
Malu dan Sedih, Jokowi Ungkap Kementerian Impor Pulpen-Buku

Jakarta, CNBC Indonesia - Puncak kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memuncak pagi ini di Bali. Dia mengungkapkan data betapa besarnya barang impor yang dibeli oleh para Kementerian/Lembaga hingga BUMN.
Kekesalan Jokowi terungkap saat berpidato di acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, yang dihadiri para menteri hingga kepala daerah di Bali, Jumat (25/3/2022).
"Pensil dan kertas impor, ballpoint impor. Kadang saya mikir ini kita ngerti nggak sih? Jangan-jangan kita tidak kerja detil, jadi tidak tahu yang dibeli barang impor. Buku tulis impor. Jangan ini diteruskan. Semua beli produk dalam negeri," kata Jokowi kepada para menteri dan kepala daerah yang hadir.
Dia mengungkapkan, jumlah anggan pengadaan barang dan jasa kementerian/lembaga tahun ini mencapai Rp 526 triliun, sementara pemerintah daerah Rp 535 triliun, dan BUMN Rp 429 triliun. Uang belanja yang besar luar biasa ini jangan sampai dibelikan barang impor dan menguntungkan industri, UKM, hingga ekonomi negara lain.
Kepala negara menargetkan hingga Mei 2022, sebanyak Rp 400 triliun uang pengadaan barang dan jasa tersebut harus digunakan untuk membeli barang atau produk dalam negeri, jangan malah dibelikan barang impor. "Sedih saya, belinya barang-barang impor semuanya," ujarnya.
Menurutnya, apabila Rp 400 triliun atau 40% dari semua anggaran belanja tadi digunakan untuk membeli barang dalam negeri, maka bisa memicu pertumbuhan ekonomi hingga 2%.
"Ini 2% lebih dan tidak usah cari ke mana-mana, tidak usah cari investor tingga konsisten membeli barang industri dan UKM kita. Kok nggak kita lakukan, bodoh sekali kita kalau tidak melakukan ini. Malah beli barang-barang impor mau kita teruskan, tidak bisa! Kalau kita beli barang impor, kita beri pekerjaan negara lain. Ada capital outflow, pekerjaan ada di sana, bukan di sini. Coba kita belokkan ke sini," ungkapnya kesal.
"Uang kita sendiri kok dibeli barang impor, gregetan saya," kata Jokowi.
Dia mengatakan bakal memantai tiap hari pembelian barang dan jasa pemerintah hingga BUMN. Untuk memastikan pembelian barang dan produk dalam negeri dilakukan sesuai perintahnya.
"Menteri keuangan dan BPKP betul-betul mengawasi berapa transaksi yang ada dan laporan harian ke saya. Konsekuensinya saya sampaikan ke Menkeu, ada daerah yang nggak semangat potong DAK-nya, dan DAU-nya saya tahan jika tidak taat. BUMN saya sampaikan ke Menteri BUMN ganti dirutnya, ganti ngapain kita. Kementerian sama saja itu bagian saya, reshuffle, gregetan, kayak gini tidak bisa jalan," tuturnya.
(wed/wed)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ini Deretan Barang Impor yang Bikin Amarah Jokowi Meledak