Harga Meroket, Tapi Bos-Bos Minyak RI Malah Curhat Begini
Jakarta, CNBC Indonesia - Para pelaku usaha minyak dan gas bumi (migas) belum begitu sumringah atas meroketnya harga minyak mentah dunia yang menembus ke atas level US$ 100 per barel. Di tengah meroketnya harga itu, sejumlah pelaku usaha migas justru masih mengeluhkan adanya kendala mulai dari proses pengadaan, perizinan hingga penyediaan lahan.
Keluhan tersebut dibeberkan dalam acara Drilling Summit Expo 2022 yang diselenggarakan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) selama dua hari kemarin, pada 23 Maret - 24 Maret 2022.
Wakil Kepala SKK Migas Fatar Yani Abdurrahman mengatakan bahwa gelaran Drilling Summit Expo 2022, memang tidak hanya membahas mengenai capaian 2022, namun juga termasuk untuk melihat rencana jangka panjang atau long term plan (LTP).
Selama dua hari berlangsungnya gelaran Drilling Summit itu, banyak pelaku usaha yang menuturkan kendala-kendala kegiatan hulu migas, terutama untuk kegiatan pengeboran. Namun demikian sejumlah kendala tersebut telah diidentifikasi dalam pertemuan tersebut.
"Banyak kendala yang telah dibahas dan sudah diidentifikasi selama dua hari ini. Pertama, katanya kendala di pengadaan, itu bagaimana ini pengadaan gak hanya dari KKKS tapi juga penyedia jasanya, kendala itu juga telah dibahas. Yang kedua adalah terkait dengan perizinan dan penyediaan lahan," papar Fatar saat menutup acara Drilling Summit Expo 2022, Kamis (24/3/2022).
Fatar pun berharap melalui kolaborasi, target pengeboran sebanyak 890 sumur pengembangan pada tahun ini dapat tercapai. Pasalnya, untuk mencapai target produksi minyak 1 juta barel per hari (bph) dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (BSCFD) di 2030, pengeboran masif menjadi kunci.
Sementara, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) membeberkan adanya segudang perizinan dalam mengimplementasikan pengeboran di Blok Rokan. Perizinan tersebut diantaranya terdiri atas Persetujuan Lingkungan (PERLING) dan Persetujuan Teknis (PERTEK).
Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan sebagai Regional Sumatera Subholding Upstream Pertamina, Jaffee Arizon Suardin mencatat, terdapat 90 perizinan yang dibutuhkan perusahaan dalam rencana pengeboran. Terutama yang terkait dengan lingkungan.
"Ada sekitar 90 perizinan, di situ ada PERTEK. Kemudian ada juga persetujuan lingkungan. Ini tentunya sangat dibutuhkan, ini terus berprogres," kata dia
Menurut Jaffe dari dari 90 perizinan tersebut, setidaknya 88% ditargetkan dapat rampung pada kuartal ketiga tahun ini. Mulai dari membalik nama dari operator sebelumnya, sampai ekspansi kegiatan eksplorasi hingga perizinan limbah cair.
Selain itu, terdapat juga potensi tambahan perizinan berupa PPKH (Pinjam Pakai Kawasan Hutan) dengan estimasi luasan 3600 hektar untuk mendukung pengembangan lapangan. Adapun di dalam 3600 hektar tersebut terdapat potensi cadangan lebih dari 300 juta barel minyak.
PHR Rokan merencanakan akan mengebor 500 sumur baru ditambah dua sumur eksplorasi pada tahun ini dengan target produksi rata-rata per hari mencapai 180 barel per hari (bph).
(pgr/pgr)