Internasional

'Dedengkot' Militer AS Tiba-tiba Temui Prabowo, Bahas Perang?

Tommy Patrio Sorongan, CNBC Indonesia

23 March 2022 10:08

Foto: Foto/Menteri Pertahanan Prabowo Subianto/Dok. Kemhan RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Di tengah gejolak geopolitik yang tengah terjadi di sejumlah wilayah, khususnya di Ukraina, Komandan Armada Militer Amerika Serikat (AS) di kawasan Indo-Pasifik (US Indo-Pacific Command/USINDOPACOM) Laksamana John C. Aquilino menemui Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto di kantor Kemhan, Senin (21/3/2022).

Sejumlah isu dibahas dalam pertemuan tersebut. Salah satunya adalah modernisasi alutsista dan kemampuan tempur personil. Keduanya juga membicarakan Laut China Selatan (LCS) serta juga isu terkait Rusia dan Ukraina.

Baca:

NATO Bakal Tambah Pasukan Dekat Ukraina, Jadi Gempur Rusia?

"Pertemuan tersebut membahas sejumlah hal, di antaranya modernisasi pertahanan yang termasuk pelatihan, dan pendidikan hasil kerja sama Departemen Pertahanan AS dengan Kemhan RI, isu dan tantangan di LCS (Laut China Selatan), strategi AS di kawasan Indo-Pasifik pada tahun 2022," tulis keterangan resmi Kemhan yang diterima CNBC Indonesia.

"(Termasuk) perkembangan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina."

Soal kemampuan tempur personel, Indonesia dan AS disebutkan telah menjalin kerja sama sejak tahun 1950 di berbagai bidang. Salah satunya di bidang pendidikan dan pelatihan untuk Taruna atau Kadet TNI di lembaga pendidikan militer di AS.

"Kerja sama pertahanan antara Indonesia dan AS mencakup dialog dan konsultasi bilateral tentang isu-isu keamanan bersama," ujar Kemhan.

Sayangnya soal LCS dan Rusia-Ukraina, tidak detail diberitahukan.

Sebelumnya, Aquilino dalam laporan Associated Press menuturkan aktivitas China yang makin agresif di LCS. China telah memiliterisasi tiga pulau yang disengketakan bahkan melengkapinya dengan sistem rudal anti-kapal dan anti-pesawat.

Washington menyebut ini merupakan pelanggaran peraturan internasional. Negeri Paman Sam mengatakan wilayah itu seharusnya menjadi wilayah dengan kebebasan navigasi dan Beijing tidak boleh mengendalikan jalur pelayaran di wilayah itu.