Rachmat Gobel: Tak Ada Mafia Minyak Goreng!

Damiana Cut Emeria, CNBC Indonesia
Selasa, 22/03/2022 09:10 WIB
Foto: Komisi VI: Pemerintah Kalah Lawan Mafia Minyak Goreng

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menyatakan, tak ada mafia minyak goreng (migor). Ini bertolak belakang dengan pernyataan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi yang sebelumnya berjanji identitas mafia migor diungkapkan kemarin, Senin (21/3/2022).

"Di sektor pangan memang ada mafia di sejumlah komoditas, tapi tidak ada di minyak goreng. Yang ada adalah ketidaktepatan dalam regulasi sehingga pengusaha mencari celah untuk mencari keuntungan," kata Gobel kepada wartawan di sela pertemuan Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Bali, Senin (21/3/2022).

Artinya, lanjut dia, ada masalah pengaturan dalam tata niaga juga dalam kepemimpinan, manajerial, dan pendekatan dalam mengelola tata niaga minyak goreng.


"Yang ada adalah kesalahan kita dalam mengatur dan membuat kebijakan. Itu saja. Namanya pengusaha ya cari untung. Dia lihat ada celah dalam peraturan, lengah, ya dia masuk. Jadi, jangan kita langsung mencap bahwa ini adalah mafia," katanya.

Seharusnya, ujar Gobel, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memiliki strategi menghadapi gejolak harga akibat meningkatnya permintaan pasar global terhadap CPO dan minyak goreng.

Apalagi, imbuh dia, Indonesia adalah negara agraris penghasil CPO dan minyak goreng terbesar di dunia. Menurut Gobel, ini hanya masalah hilir dan bukan masalah hulu.

"Kejadian ini harus menjadi momentum. Kita harus bangun. Jangan cuma tidur. Jangan cuma mengatakan harga naik terus menyerah. Apalagi Presiden punya Trisakti dan Nawacita yang di dalamnya mengamanatkan tentang kemandirian ekonomi dan kemandirian pangan. Itu bagus sekali. Para menteri harus bisa menerjemahkan visi-misi Presiden menjadi program dan kebijakan. Masa kita sebagai negara agraris tapi untuk mengisi kebutuhan dalam negerinya saja tidak bisa," kata Gobel.


(dce/dce)
Saksikan video di bawah ini:

Video: Tok! MK Putuskan Pemilu Nasional & Pilkada Dilakukan Terpisah