'Ledakan' Harga Migor Tak Terhindari, Siap-Siap Banjiri Pasar

Jakarta, CNBC Indonesia - Setelah 1,5 bulan krisis minyak goreng (migor) melanda Indonesia, diwarnai antrean dan kelangkaan, hingga dugaan penimbunan dan kartel, pemerintah akhirnya menyerah. Dan, melepaskan harga minyak goreng ke mekanisme pasar.

Untuk mengurangi beban konsumen dengan daya beli terbatas serta sektor UMKM, pemerintah pun memberi subsidi untuk migor curah. Dengan begitu, harga migor curah di pasar akan terjaga maksimal di Rp14.000 per liter. Naik dibandingkan harga eceran tertinggi (HET) per Februari 2022 yang sebesar Rp11.500 per liter.

"Untuk harga (migor) kemasan lain tentu akan menyesuaikan terhadap nilai keekonomian sehingga kita berharap dengan keekonomian tersebut minyak sawit akan tersedia di pasar modern maupun pasar tradisional atau pasar basah," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat jumpa pers tentang kebijakan minyak goreng di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Kebijakan baru itu diumumkan 2 hari setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengecek langsung ketersediaan minyak goreng di sejumlah lokasi pasar dan toko swalayan. Hal ini dilakukan Jokowi saat berada di Yogyakarta pada Minggu pagi, (13/2/2022).

Peneliti di Center of Food, Energy and Sustainable Development INDEF Rusli Abdullah mengatakan, HET tersebut bisa memberatkan bagi masyarakat golongan menengah ke bawah. Apalagi, kenaikan nilai per liter terbilang tinggi, yakni Rp 2.500 atau 20% lebih.

"61% pengguna minyak goreng curah atau 2,4 juta kilo liter per tahun kebutuhan minyak goreng ada di jenis minyak goreng curah, yang belanjanya per hari atau dua hari. Jadi kenaikannya cukup besar," katanya kepada CNBC Indonesia, Rabu (16/3/22).

Dengan ketentuan baru ini, harapannya pasokan minyak goreng di pasar domestik bisa lancar dan tidak lagi terjadi kelangkaan. Meski dengan konsekuensi harga naik, mengikuti keekonomian pasar.

"Memang harga lebih tinggi, tapi stok di pasaran bakal lebih banyak," ujar Rusli.

Karena itu, Macro Equity Strategist Samuel Sekuritas Indonesia Lionel Priyadi mengatakan, sebenarnya pemerintah tidak perlu repot-repot memberlakukan HET minyak goreng. Yang kemudian disusul rentetan sidak dan operasi pasar, hingga melibatkan Kepolisian. Bantuan langsung tunai (BLT) dinilai lebih efektif.

"Sebenarnya solusi BLT lebih tepat sasaran, tapi saya agak heran kenapa pemerintah tidak mau mengambil langkah tersebut. Tidak perlu skema yang rumit dan pemerintah sendiri sudah berpengalaman," kata Lionel kepada CNBC Indonesia, Kamis (10/3/2022).

Dia mengatakan, dari sisi harga memang terlihat kurang elok, inflasi juga akan lebih tinggi, tapi dari sisi efisiensi dan efektivitas justru lebih baik.

"Dugaan saya pemerintah takut kalau inflasi terlihat tinggi. Padahal inflasi 4-5% masih bagus di Indonesia, saya yakin BI bisa handle ini. Dan Februari masih 2%, sebenarnya banyak ruang dari sisi inflasi," kata dia.

Dengan BLT, harga dilepas ke pasar, dan pemerintah fokus kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan begitu, moral hazard seperti penimbunan, pembelian berlebihan, penyelewengan bisa dicegah. Penegak hukum pun, ujarnya, tidak perlu repot lagi melakukan penggerebekan.

Belum lagi, ujarnya, pengaruh minyak goreng terhadap inflasi tidak akan sebesar pangan pokok lain.

Usulan serupa diajukan Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) dalam surat ditujukan kepada Presiden Joko Widodo.

"Usulan DMSI dalam surat kami kepada Presiden adalah menghindari disparitas harga. Artinya, melepas harga ke mekanisme pasar. Sedangkan masyarakat yang berpenghasilan rendah, diberikan subsidi berupa BLT (bantuan langsung tunai) yang berkisar 77-80 juta jiwa," lanjut Sahat kepada CNBC Indonesia, Rabu (16/3/2022).

Dengan kebijakan saat ini, produsen akan lebih memilih memproduksi migor dalam kemasan, karena harganya dilepas dan tidak ada larangan. Dari total sekitar 319 ribu kebutuhan migor nasional, hingga 53% diantaranya adalah migor curah.

"Akan ada potensi kemacetan lagi. Teorinya bagus di atas kertas, tapi persoalannya nggak semudah itu," kata Sahat.

Foto: Pedagang antre untuk mendapatkan minyak curah di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Rabu (9/3/2022). Kemendag dan BUMN menyediakan sebanyak 8000 liter minyak goreng untuk didistribusikan. (CNBC Indonesia/ Tri Susilo) Pedagang antre untuk mendapatkan minyak curah di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Rabu (9/3/2022). Kemendag dan BUMN menyediakan sebanyak 8000 liter minyak goreng untuk didistribusikan. (CNBC Indonesia/ Tri Susilo)

Sementara itu, Sahat menambahkan, dengan pengaruh perang Ukraina yang memicu shortage minyak nabati dunia hingga 6%, harga minyak mentah sawit (crude palm oil/ CPO) diprediksi masih tinggi.

Hanya saja, dia berharap, tidak lagi terjadi lonjakan seperti saat terjadi rekor harga tembus level MYR7.000 per ton. Yakni, kata dia, dengan tidak menyulut isu-isu yang memicu reaksi panas di pasar.

"Dengan perkiraan harga Dumai untuk CPO saat ini berkisar Rp15.000 per kg (belum termasuk PPN), harga riil migor curah di konsumen sekitar Rp21.000 per kg. Artinya, ke depan, ini harga paling mahal yang akan dibayar konsumen yang tidak mendapat subsidi. Atau sekitar Rp22.000 untuk kemasan sederhana dan Rp23.000 untuk kemasan premium," kata Sahat.

Harga ini masih tidak berbeda dengan kondisi harga yang ada saat ini di pasar. Dengan perhitungan harga CPO pada sesi perdagangan Rabu (16/3/2022) pagi adalah MYR5.940 per ton, setara US$1.414,79 per ton. Menggunakan kurs Rp14.320 per dolar AS, ditambah pungutan ekspor.

"Jika menggunakan mekanisme BLT, ini besaran harga yang akan ditanggung pemerintah. Tidak usah semua yang 53% pengguna migor curah itu diberi BLT. Buat apa? Toh sudah ada data di Kementerian Sosial," ujar Sahat.

Sementara itu, Ombudsman RI merekomendasikan dua opsi kepada pemerintah untuk mengatasi krisis minyak goreng. Salah satu opsi, dapat dilakukan tanpa harus menghentikan kebijakan wajib pemenuhan dalam negeri (domestic market obligation/ DMO) minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) dan turunannya.

"Ada 2 opsi yang dapat dilakukan pemerintah. Opsi pertama, HET dalam bentuk minyak goreng curah. Pada opsi ini, DMO dan DPO (domestik price obligation/ ketentuan harga dalam negeri) tetap diberlakukan. Minyak goreng kemasan premium dan sederhana dilepaskan dari kebijakan HET, tidak perlu diatur. Tentunya begitu dilepas semua ke mekanisme pasar, nggak ada ruang untuk spekulasi. Saya yakin nggak lama, bahkan mungkin dalam waktu seminggu bisa langsung tergelontorkan. Siapa yang paling siap dia yang dapat keuntungan, pengusaha akan ramai-ramai masuk,"  kata Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika saat jumpa pers virtual, Selasa (15/3/2022).