Masalah Migor Tak Kelar-Kelar, DPR Siapkan Pansus Migor!

Jakarta, CNBC Indonesia - Beberapa Komisi di DPR semula bakal mengadakan rapat kerja gabungan dengan pemerintah, Selasa (15/3). Namun, nyatanya harus ditunda karena Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tidak hadir.

Padahal, saat ini isu goreng yang menjadi wewenang Mendag tengah memanas dan tak kunjung menemukan jalan keluar dalam beberapa bulan terakhir.

"Saya akan membuat undangan yang terakhir, kalau tidak bisa kita akan menggunakan aturan yang ada sekarang," kata Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dalam rapat gabungan, Selasa (15/3/22).

Ini bukan kali pertama Lutfi tidak hadir dalam rapat pembahasan minyak goreng dengan DPR. Beberapa waktu lalu dia tidak hadir dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI.

"Saya tunda dan saya akan pertimbangkan membawa ini ke pansus dengan lintas fraksi," lanjutnya.

Semula, rapat ini bakal melibatkan Komisi IV DPR RI, Komisi VI DPR RI dan Komisi VII DPR RI serta dari pemerintahan melibatkan Menteri Rertanian RI, Menteri Perdagangan RI, Menteri Perindustrian RI serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI.

Ada sejumlah agenda yang dibahas mulai dari efektivitas neraca komoditas dalam pengendalian harga pangan pokok kemudian Neraca Pangan yakni kenaikan harga dan kesiapan pangan dalam menghadapi bulan puasa, lalu Tata kelola kebijakan pupuk (subsidi dan non subsidi) serta Pasokan dan harga gas untuk produksi pupuk.

Jurus Baru Pemerintah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengambil sikap terkait kelangkaan minyak goreng di pasaran dalam beberapa bulan terakhir. Pemerintah mensubsidi minyak goreng (migor) curah, dan melepas harga migor kemasan dengan harga keekonomian.

Hari ini Jokowi menggelar rapat terbatas terkait kelangkaan minyak goreng, di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam rapat yang digelar secara tertutup itu, pemerintah memutuskan untuk memberikan subsidi untuk harga minyak kelapa sawit curah sebesar Rp 14 ribu per liter.

Subsidi akan diberikan berbasis dana yang berasal dari Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit (BPBDKS). Sementara untuk kemasan lain, akan menyesuaikan terhadap nilai keekonomian, alias dilepas harga pasar.

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article DPR Setujui UU HKPD, Pajak & Retribusi Daerah Siap Dirombak!