Harga Gas Mahal, Momentum Genjot Kompor Induksi!

Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Energi Nasional (DEN) menilai kenaikan harga minyak mentah dan gas dunia yang cukup signifikan menjadi momentum untuk Indonesia menggenjot penggunaan energi yang ramah lingkungan atau melalui sumber daya listrik dalam hal ini kompor induksi.

Dengan menggunakan kompor induksi, pemerintah juga bisa mengurangi dampak atas kenaikan harga gas dunia kepada subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang terus mengalami pembengkakan.

Anggota DEN Satya Yudha menilai dengan kenaikan harga minyak dunia saat ini juga turut menaikkan acuan harga LPG, di mana Indonesia memakai acuan CP Aramco dalam hitungan harga impor LPG.

Pilihan Redaksi Sinyal LPG 'Melon' Dilepas ke Harga Pasar Batal Tahun Ini Warga Siap-siap Aja, Ke Depan Dapetin LPG Melon Ngga Mudah! Impor Migas di Februari 2022 Melonjak 30,19%

"Kondisi ini kemudian memaksa Pertamina menaikkan harga LPG non-subsidi. Namun, dari sisi beban APBN juga akan semakin meningkat karena kondisi pergerakan harga komoditas dunia membuat subsidi LPG 3 kg kian melonjak," ujar Satya, Selasa (15/3/2022).

Satya menilai ada beberapa hal yang bisa mensubtitusi LPG ini salah satunya adalah kompor induksi. Meski memang saat ini harga dari kompornya masih cukup mahal, namun dari sisi pemakaian energinya sudah murah dan lebih murah dibandingkan LPG.

"Sehingga kami di DEN memang mendorong pemerintah untuk mengajak masyarakat beralih ke kompor induksi," ujar Satya.

Satya menilai perlu adanya sosialisasi yang gencar perihal ini. Peran PLN dan Pemerintah dalam meyakinkan masyarakat bahwa kompor induksi lebih murah menjadi kunci keyakinan masyarakat untuk beralih.

"Sebab, jika kita bicara masyarakat yang terutama adalah harganya. Jika memang harganya ada yang lebih murah pasti masyarakat akan beralih yang ke murah," ujar Satya.

Kondisi ini juga kata Satya sebagai salah satu mitigasi agar masyarakat tidak berbondong-bondong mengambil elpiji gas melon yang saat ini masih disubsidi pemerintah. Dengan kenaikan harga LPG non subsidi gap harga yang terjadi dengan LPG subsidi sangat besar dan berpotensi untuk membuat masyarakat memburu LPG subsidi.

"Padahal, LPG subsidi ini menjadi tanggungan APBN. Kami di DEN juga meminta pemerintah dan Pertamina bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya shifting ini," ujar Satya.

Ia juga menilai dengan menggunakan kompor induksi juga bisa sejalan dengan target pemerintah dalam mengurangi emisi karbon. Sebab, dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG, dengan kompor induksi jumlah emisi karbon yang dikeluarkan juga lebih sedikit.

"Ini semua juga inline dengan rencana pemerintah dalam transisi energi dan pengurangan emisi karbon serta mewujudkan kemandirian energi," tambah Satya.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article LPG Diganti Kompor Listrik, RI Bisa Hemat Puluhan Triliun!