Warga Siap-siap Aja, Ke Depan Dapetin LPG Melon Ngga Mudah!

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berkeinginan untuk mengubah skema penyaluran subsidi (LPG) 3 Kilogram (Kg) atau LPG melon dari yang saat ini dilangsungkan secara terbuka atau subsidi ke komoditas menjadi subsidi tertutup atau langsung ke penerima manfaat.

Jika skema subsidi ini jadi berubah, terdapat beberapa skema yang saat ini sedang ditentukan. Yang jelas, perubahan skema ini demi menyasar kepada penerima manfaat yang berhak mendapatkan subsidi LPG 3 Kg tersebut.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menyatakan bahwa, pemerintah sejatinya sudah melakukan pilot project atas penerapan subsidi LPG melon itu diantaranya di Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Barat (Jabar).

"Hampir 14 tahun sudah terbiasa subsidi terbuka," ungkap Said kepada CNBC Indonesia, Senin (14/3/2022).

Pilihan Redaksi Subsidi Tertutup LPG 3 Kg, BKF: Tunggu Waktu yang Tepat! Ini Tanda-tanda Harga LPG 'Melon' Bakal Ikutan Naik? Jokowi Tanya Ini ke Sri Mulyani, Tanda Harga BBM Bakal Naik?

Banggar DPR sendiri mengusulkan, agar subsidi LPG melon ini tepat sasaran, masyarakat yang sudah terdata sebagai penerima subsidi bisa membeli LPG melon dengan menggunakan retina mata dan juga finger print.

Namun, Said menyadari, akan ada problem di lapangan khususnya pihak agen yang membeli LPG melon tersebut. "Problem utamanya itu nanti di lapangan. Bagi setiap agen, bagaimana mendektsi, kan harus dibangun sistem dari hulu ke hilir.

Dengan penerapan subsidi tertutup itu, kata Said, ia menyarankan supaya harga LPG 3 kg itu dilepas ke harga pasar. Yang terang, sudah ada kesepakatan antara Banggar DPR dan Pemerintah melalui Kepala BKF Kementerian Keuangan bahwa pertengahan tahun ini akan diberlakukan penyempurnaan Data Terpadu Kementerian Sosial (DTKS).

"Banggar bisa saja merekomendasi finger print - kalau pemerintah jangka panjang lewat retina mata, kalau itu pilihan-pilihan kebijakan, pemerintah bisa menekan subsidi. Yang penting susbidi itu tidak pada komoditi, tapi ke langsung yang berhak," tandas Said.

Berkenaan dengan itu, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF Kemenkeu, Abdurrohman menyatakan bahwa 92% masyarakat Indonesia masih menggunakan subsidi energi.

"Ini saya kira untuk meningkatkan efektivitas subsidi ini ke sistem tertutup. Hati-hati dan bertahap khususnys terakit kesiapan data penyempurnaan DTKS," ungkap Abdurrohman kepada CNBC Indonesia, Senin (14/3/2022).

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Terungkap! Ini Daerah yang Konsumsi LPG 3 Kg Melonjak