Bos IKN Sudah Ada, Saatnya Cari Dana Rp 460 T & Bangun Ini!

Proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diperkirakan menghabiskan dana sekitar Rp 460 triliun sampai dengan 2045 mendatang. Dari mana asal uang sebanyak itu?

Berdasarkan Lampiran 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang dikutip CNBC Indonesia, dana tersebut akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan swasta dengan berbagai skema.

Skema APBN akan dilakukan melalui alokasi belanja atau pembiayaan. Selanjutnya skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Dalam skema KPBU ada beberapa model yang bisa dijalankan. Pertama KPBU tarif (user payment), di mana bisa melakukan pengembalian investasi berupa pembayaran dari pengguna. Model ini diproritaskan untuk penyediaan infrastruktur. Investor nanti dibantu oleh APBN berupa penjaminan, dukungan konstruksi dan dukungan kelayakan proyek (viability gap fund).

Kedua adalah KPBU auailability payment. Bedanya, pengembalian investasi berupa pembayaran ketersediaan layanan. Dana bisa bersumber dari APBN melalui belanja penanggung jawab proyek kerja sama

Ketiga, skema partisipasi badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara termasuk BUMN/swasta murni. Antara lain, BUMN melalui investasi yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan swasta, BUMN melalui penugasan dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan swasta murni, melalui investasi murni dari swasta yang dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keempat adalah skema dukungan pendanaan/pembiayaan internasional yang merupakan skema untuk mewadahi pemberian dana antara lain dari bilateral/lembaga multilateral yang hendak berpartisipasi dalam pengembangan IKN yang hijau dan cerdas yang dapat melalui hibah dan/ atau pemberian dana talangan.

Kelima, skema pendanaan lainnya (creatiue financingl, seperti croud funding dan dana dari filantropi.

Di samping itu, pemerintah akan memaksimalkan sumber pendanaan berasal dari pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) antara lain melalui skema berikut:

a. sewa:

berupa pemanfaatan barang milik negara yang dilakukan untuk kurun waktu tertentu guna memperoleh kompensasi berupa kas;

b. kerja sama pemanfaatan:

pemerintah dapat menyediakan lahan untuk dimanfaatkan, sedangkan untuk konstruksi dan pengoperasian gedung atau fasilitas yang dibangun akan dilakukan oleh pengembang sebagai bentuk pengembalian investasi; serta

c. bangun guna serah/bangun serah guna:

skema ini hampir sama dengan ta.ta cara kerja sama pemanfaatan, dengan penyerahan aset yang dilakukan secara langsung setelah konstruksi (skema bangun serah guna), atau pada akhir periode pengoperasian (skema bangun guna serah).

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Pages

Show All