Begini Cara Sri Mulyani Kejar Pundi-Pundi Batu Bara Cs

Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia

08 March 2022 20:36

Pekerja membersihkan sisa-sisa batu bara yang berada di luar kapal tongkang pada saat bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (22/11/2021). Pemerintah Indonesia berambisi untuk mengurangi besar-besaran konsumsi batu bara di dalam negeri, bahkan tak mustahil bila meninggalkannya sama sekali. Hal ini tak lain demi mencapai target netral karbon pada 2060 atau lebih cepat, seperti yang dikampanyekan banyak negara di dunia. (CNBC Indonesia/ Tri Susilo) — Foto: Aktivitas Bongkar Muat Batu Bara di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (22/11/2021). (CNBC Indonesia/ Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memutuskan untuk mengawal ketat arus lalu lintas perdagangan komoditas mineral dan batu bara, terutama di tengah melonjaknya harga-harga komoditas strategis saat ini.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkolaborasi dengan Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan Bank Indonesia untuk membentuk dan mengembangkan Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara antar kementerian lembaga (Simbara).

Simbara akan membantu pemerintah mengawasi kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pelaku usaha yang terlibat dalam bisnis perdagangan komoditas minerba.

Simbara mengintegrasikan sistem dan data dari hulu hingga hilir, mulai dari perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), ekspor, dan pengangkutan/pengapalan serta devisa hasil ekspor.

Dengan adanya ekosistem ini, diharapkan dapat mewujudkan satu data minerba antar kementerian/lembaga, meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pengawasan sektor minerba, optimalisasi penerimaan negara serta peningkatan layanan kepada pelaku usaha dan masyarakat.

"Sistem akan melakukan validasi terhadap bukti pembayaran royalti dan akan melakukan penolakan dalam hal ditemukan data tidak valid. Dengan adanya Simbara ini, pengawasan akan dilakukan secara menyeluruh, bahkan dapat dilakukan proses penegakan hukum," jelas Sri Mulyani dalam peluncuran Simbara, Selasa (8/3/2022).

Di tengah tensi geopolitik Rusia dan Ukraina, Sri Mulyani mengatakan ini berimbas nyata pada lonjakan harga-harga komoditas. Indonesia sebagai salah satu produsen terbesar minerba termasuk yang terkena dampak dengan melonjaknya harga-harga.

Oleh karena itu, sumbangan dan kontribusi sumber daya alam (SDA), khususnya minerba menjadi sangat penting. Sri Mulyani menjelaskan, terdapat lima pilar penting dalam mengelola sumber daya alam, meliputi dokumen, uang, jasa pengangkut/ transportasi, orang dan barang.

Baca:

Harga Melonjak 250%, Perdagangan Nikel Disetop Sementara!

Kementerian Keuangan mencatat kontribusi sektor minerba terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2020 mencapai lebih dari Rp 661 triliun.

Sementara itu, penerimaan negara dari sektor minerba, baik yang berasal dari pajak, bea keluar, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada 2021 mencapai Rp 124,4 triliun. Ini merupakan penerimaan tertinggi dalam lima tahun terakhir, karena kenaikan harga komoditas minerba.

"Penerimaan negara menjadi kewajiban untuk bisa mengelolanya secara transparan dan menyampaikan ke publik berapa kekayaan SDA yang diterima negara dalam bentuk pajak, bea keluar, dan dalam bentuk pendapatan atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti royalti. Ini menjadi sangat penting," tutur Sri Mulyani.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, saat ini menjadi momentum setiap K/L untuk terintegrasi dalam bekerja. Sebab, kata Luhut, selama bertahun-tahun proses pengendalian dan sistem informasi satu pintu selalu tercerai-berai antara K/L.

Simbara juga berfungsi untuk mengidentifikasi celah rawan korupsi dan menutupnya mekanisme baru, dengan memblokir otomatis, dan pergerakan batu bara di pintu mana saja, ketika ditemukan dokumen yang tidak konsisten.

Luhut meminta kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri untuk ikut juga memantau dan mencegah terjadinya korupsi pada sektor minerba ini.

"Jangan biarkan lagi orang hidup dalam ketidakaturan, dengan sistem ini akan lebih teratur ke depan dan membawa Indonesia jadi lebih baik," tuturnya.

"Dengan Simbara ini akan sangat baik dan saya memberi masukan, untuk segera masuk di dalam sistem ini bukan hanya batu bara, tapi juga mineral lain seperti nikel dan bauksit. Ini akan membantu pundi-pundi Kementerian Keuangan," kata Luhut lagi.

Adapun untuk Simbara sendiri saat ini, kata Luhut, belum sepenuhnya atau belum 100% maksimal. Masih banyak anomali dan iregularitas dari data mentah yang masuk dari berbagai k/l yang tadinya belum terintegrasi. dan saat integrasi ini akan mulai dibersihkan data-data tersebut.