Februari Deflasi 0,02%, Begini Penjelasan Pemerintah!

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Natan Kacaribu menyebutkan kebijakan satu harga minyak goreng berhasil dilakukan. Tercermin dari indeks harga konsumen (IHK) yang tercatat deflasi pada Februari 2022.

Penyumbang utama deflasi adalah turunnya beberapa harga komoditas pangan seperti minyak goreng. Adapun kebijakan minyak goreng satu harga sebesar Rp 14 ribu per liter berlaku sejak 1 Februari 2022 setelah sebelumnya naik signifikan.

"Minyak goreng memberikan andil dalam angka deflasi bulan ini karena pada awal Februari, Pemerintah menerbitkan peraturan tentang penetapan harga eceran tertinggi (HET) di tengah kenaikan harga CPO di pasar global," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (29/2/2022).

Sementara itu, terjadi kenaikan inflasi komponen inti menuju 2,03% dibandingkan Januari 2022 sebesar 1,84%. Ini seiring dengan menguatnya permintaan masyarakat dibandingkan bulan sebelumnya.

Kemudian, inflasi dari sisi administered price atau harga yang diatur pemerintah Februari 2022 juga dipengaruhi oleh penurunan aktivitas masyarakat akibat adanya peningkatan Omicron, sehingga terjadinya normalisasi tarif angkutan udara.

Oleh karenanya, pemerintah masih akan melanjutkan kebijakan yang akomodatif pada harga energi domestik untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi.

Ia memperkirakan, inflasi inti masih akan melanjutkan tren peningkatan yang dipengaruhi oleh membaiknya sisi permintaan serta lanjutan dari efek passthrough ke harga konsumen, meskipun secara terbatas.

Hal ini juga tampak dari peningkatan pada inflasi di tingkat grosir untuk kelompok industri, khususnya untuk kelompok bangunan tempat tinggal dan instalasi listrik, air, dan gas. Komoditas yang mengalami peningkatan harga di antaranya adalah mobil dan sewa rumah.

"Secara umum, untuk menjaga stabilitas harga di tingkat nasional, pemerintah pusat dan daerah selalu bersinergi dan berkoordinasi dengan Bank Indonesia serta otoritas terkait untuk menciptakan bauran kebijakan yang tepat. Pemerintah juga akan terus mengantisipasi perkembangan harga komoditas global termasuk yang disebabkan oleh isu geopolitik," pungkasnya.