G20 Siapkan Paket Kebijakan Pajak untuk Pemulihan Inklusif

Jakarta, CNBC Indonesia - Presidensi G20 2022 membahas sejumlah agenda perpajakan untuk mendorong pemulihan yang inklusif.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memaparkan sejumlah kebijakan yang akan didorong untuk disepakati dan diimplementasikan bersama, seperti paket pajak internasional, kepastian pajak, transparansi pajak, pajak pembangunan, lingkungan, serta pajak gender 

"Secara keseluruhan, agenda ini bertujuan untuk memastikan pemulihan yang inklusif, tidak meninggalkan siapa pun, dan membuka jalan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan," jelas Perry dalam 1st Finance Ministers and Central Bank Governors/FMCBG Meetings, Kamis (17/2/2022).

Sebelumnya, dalam Presidensi G20 2022 pada tingkat Deputi Keuangan dan Bank Sentral yang berlangsung di Bali pada Desember 2021, salah satu kebijakan yang akan didorong adalah pemberlakukan pajak berdasarkan gender. Ini adalah salah satu bentuk afirmasi terutama kepada wanita dalam hal perpajakan, sehingga para wanita mendapatkan keadilan perpajakan.

"Ini kebijakan pajak secara afirmasi bisa mendukung gender dalam hal ini wanita. Jadi ke depan memberikan rasa keadilan bagi wanita mendapatkan fasilitas atau insentif pajak yang lebih adil," jelas Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Wempi Saputra saat itu, Kamis (3/2/2022).

Ia mencontohkan, misalnya ada seorang wanita bekerja dan dia melahirkan. Tentu ia mendapatkan cuti melahirkan dan tetap dibayar oleh perusahaan. Namun penghasilannya masih dipotong pajak dan lainnya.

Sehingga dalam hal ini dirasa perlu untuk memberikan keadilan pajak bagi seorang wanita, agar saat ia cuti melahirkan bisa diberikan atau diusulkan mendapat insentif pajak sehingga penghasilannya tidak berkurang.

"Jadi ini fasilitas atau insentif pajak yang lebih adil dalam konteks kegiatan baik di dalam dunia kerja maupun dalam hal lain," jelasnya.