Pak Jokowi, Bagaimana ini? Ada Wacana Harga Pupuk Dinaikkan

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengimbau Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo melakukan perundingan dan kajian internal jika harga pupuk subsidi dinaikkan.

"Rundingkan dulu di Kementerian Pertanian, kalau dinaikkan Rp50 atau Rp100 dampaknya apa? Jalan keluarnya apa, solusinya apa, hasilnya apa misalnya? Dikonsultasikan dulu di antara Eselon I dan lain-lain," kata Sudin saat memimpin Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian (Kementan), Senin (14/2/2022).

Hal itu merespons pernyataan Mentan bahwa gap antara harga pupuk subsidi dan nonsubsidi terlalu jauh, sehingga memberi peluang aksi penyelewengan.

"Memang lag (gap) antara nonsubsidi dan subsidi itu jauh banyak, bisa puluhan ribu. Sehingga, kalau ada yang menimbun 1.000 - 2.000 liter saja akan jadi menarik diperdagangkan," kata Syahrul.

Pernyataan tersebut direspons dengan mempertanyakan usul Kementan agar kesenjangan harga bisa diperkecil. Hanya saja, Syahrul mengaku tidak bisa menjawab karena bukan ranah wewenang Kementan. Dan, menyoroti lebarnya lintas koordinasi wewenang terkait pupuk sehingga perlu diterobos.

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Ali Jamil menambahkan, mengacu upaya tata kelola pupuk di tahun 2020-2021, salah satu solusi yang muncul adalah memangkas harga pokok produksi (HPP).

"Ada 3 hal yang dilakukan. Pertama, menurunkan HPP, kami berkoordinasi dengan produsen. Lalu, menaikkan sedikit HET (harga eceran tertinggi) untuk menambah volume supaya terefisienkan. Kemudian, komposisi triple NPK," kata Ali Jamil.

"Lalu apakah itu bisa dilakukan lagi," ujar Sudin.

Karena itulah, lanjut Sudin, sebelumnya dia mengaku ngotot agar pemerintah menetapkan HET pupuk nonsubsidi.

"Pemerintah, saya nggak bilang Kementan ya, harus mau segera membuat HET pupuk nonsubsidi, baru jelas solusinya. Kalau sekarang PIHC (Pupuk Indonesia Holding Company) beli pupuk sekarang bahan bakunya naik1%, terus beli lagi bahan baku naik lagi, ini tentu akan jadi kendala luar biasa. Kasihan petani yang tidak mendapatkan subsidi," kata Sudin.

Pengamat pertanian Khudori mengatakan, usulan penyesuaian harga sudah pernah dilaksanakan. Dia menambahkan, meski untuk memangkas kesenjangan harga, tetap saja alokasi pemerintah menentukan.

"Kalau harga naik sementara nilai subsidi dalam bentuk uang nggak nambah, volume pupuk subsidi semakin kecil," kata Khudori kepada CNBC Indonesia, Selasa (15/2/2022).