Mentan Curhat Soal Polemik Pupuk: Kementan Terus Disalahkan!

News - Emir Yanwardhana, CNBC Indonesia
14 February 2022 15:20
Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (Tangkapan Layar Youtube DPR RI)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo buka-bukaan soal permasalahan yang melingkupi pupuk di tanah air. Sederet masalah itu disampaikan Syahrul dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI yang disiarkan kanal Youtube DPR RI, Senin (14/2/2022).

"Karena ini memang menjadi (masalah), di mana pun kita turun masalah pupuk menjadi persoalan. Dan seperti tadi Ketua Komisi IV menyampaikan pupuk bertahun-tahun sudah seperti itu dan terus menerus tentu saja Kementan akan disalahkan dan seperti itu," ujarnya.

"Oleh karena itu, kita sudah melewati panja yang semua draf dan rekomendasi panja sudah kita ikuti. Semua draf dan rekomendasi Ombudsman juga kita ikuti dan sudah melalui rakor dilakukan dengan bapak menko untuk menuntaskan masalah pupuk," lanjutnya.

Menurut Syahrul, inti masalah terkait pupuk adalah dari total Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) 24 juta ton, yang terpenuhi hanya 9 juta ton. Sehingga tidak akan pernah cukup, walaupun pupuk sangat dibutuhkan masyarakat.

Kedua, lanjut mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu, selisih harga antara pupuk subsidi dan pupuk nonsubsidi terlalu jauh.

"Jadi puluhan ribu bedanya sehingga ini juga membuat ruang-ruang penyelewengan bagi spekulasi dan bagi orang-orang yang memanfaatkan situasi yang ada. Ini juga dikemukakan dalam rakor-rakor yang ada bahwa memang kondisinya seperti itu," kata Syahrul.

Ketiga, lanjut dia, Kementan sudah berkomunikasi dengan Polri untuk melakukan penindakan terhadap penyelewenangan distribusi pupuk. Bukti terakhir adalah kasus yang terjadi di Nganjuk, Jawa Timur.

"Hampir semua daerah ada hal seperti itu," ujar Syahrul.

Oleh karena itu, dia mengatakan permasalahan pupuk harus lebih transparan dan lebih sederhana. Kata kuncinya adalah tata kelola. Hal itu menjadi tugas Kementan bersama Pupuk Indonesia dan juga Kementerian Keuangan.

"Dan memang salah satu bentuk yang akan kita capai besok adalah membuat aplikasi seperti PeduliLindungi bagi mereka yang sudah ada dalam RDKK. Salah satunya seperti itu," kata politikus Nasdem itu.

Kemudian, menurut dia, ada beberapa penyusunan regulasi yang akan dilakukan Kementan di mana hanya ada dua jenis pupuk yang disubsidi, yaitu urea dan NPK.

"Walaupun demikian, ini tetap saja tidak akan cukup. Karena kebutuhan pupuk dan kesadaran menggunakan pupuk masyarakat sudah cukup tinggi yang harus juga direspons negara," ujar Syahrul.

"Oleh karena itu, memang kita berharap pengenalan terhadap pupuk-pupuk organik yang dibuat sendiri dan UPPO (Unit Pengolah Pupuk Organik) yang tentu saja menjadi bagian-bagian yang harus kita perkuat ke depan," lanjutnya.



[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

3 Program Kementan Sukseskan Proyek Food Estate


(miq/miq)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading