Proyek Kereta Cepat Sudah Setor Duit ke Negara Rp 5,34 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung hingga saat ini terus dikebut. Meski masih dalam tahap pembangunan, proyek KCJB sudah memberikan kontribusi pada penerimaan negara.

Hal tersebut dikemukakan Presiden Direktur PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR RI, seperti dikutip melalui keterangan resmi, Jumat (11/2/2022).

Dalam kesempatan tersebut, Dwiyana menyebutkan kontribusi proyek KCJB untuk penerimaan negara sampai 31 Desember 2021 sudah mencapai Rp 5,34 triliun.

Adapun rinciannya Rp3,73 triliun berupa Penerimaan Negara dari Pajak seperti setoran kewajiban pajak, dan sisanya berupa penerimaan Negara Bukan Pajak pembayaran penggantian PBB rumija Rp 16,9 miliar, pembayaran sewa BMN untuk stasiun Halim sampai 50 tahun ke depan sebesar Rp 1,16 triliun, pembayaran sewa rumija tol trase KCJB Rp 436,8 miliar.

Mengenai Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan pemerintah, Dwiyana mengatakan hal itu merupakan solusi yang diberikan negara berupa suntikan modal pada BUMN sponsor KCJB.

"Proyek KCJB, 75% dibiayai lewat pinjaman dari CDB, 25% dari ekuitas melalui PSBI 60% dan BUMN China 40%. Akibat adanya pandemi Covid-19, 4 BUMN sponsor Indonesia sampai dengan bulan April 2021 belum bisa melakukan setoran modal secara penuh sehingga pemerintah memutuskan untuk menyuntikan PMN kepada PT KAI yang kini menggantikan WIKA sebagai leading sponsor. Pada 31 Desember 2021, PT KAI telah melakukan setoran modal kepada KCIC lewat PT PSBI selaku konsorsium BUMN Indonesia untuk proyek KCJB," kata Dwiyana.

Adapun suntikan PMN kepada PT KAI tersebut saat ini digunakan untuk berbagai kebutuhan yang bersifat mendesak dalam upaya percepatan pelaksanaan proyek seperti pembayaran sewa BMN Rumija Tol dan penggantian PBB Jasa Marga, biaya penyambungan UJL PLN, investasi untuk implementasi GSM-R, pembayaran progres pekerjaan kepada kontraktor dan konsultasi supervisi, asuransi, pajak, dan material offshore penting.

Dwiyana menjelaskan, meskipun proyek KCJB ini melibatkan APBN melalui PMN, skema bisnis KCJB tidak berubah dari B2B jadi B2G. Dwiyana mengatakan kalau PMN yang disuntikan untuk KCJB adalah berupa suntikan modal untuk PT KAI sebagai BUMN Sponsor KCJB.

"Skema proyek tidak berubah. PMN digunakan lebih untuk kebutuhan setoran modal PT KAI ke PSBI, PSBI ke KCIC, jadi skema projectnya masih B2B tidak B2G," tegas Dwiyana.

Terkait cost overrun, Dwiyana menyebut total cost overrun yang terjadi pada project KCJB masih dalam tahap review oleh BPKP. Meski begitu saat ini pihaknya masih terus berupaya melakukan efisiensi.

"Berapa total cost overrun tersebut belum dapat Kami sampaikan karena sampai saat ini masih dalam tahap review oleh BPKP. Kami masih terus berproses menemukan biaya yang akan diefisiensikan," jelasnya.

Hasil dari review BPKP kemudian akan disetorkan kepada Komite Kereta Cepat yang diketuai oleh Menko Marvest dan beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, dan Menteri BUMN. Hasilnya nanti akan menjadi hitungan final dari cost overrun tersebut.

Baca: Kang Emil Pede Jabar Bisa Tarik Investasi Rp 180 T

(cha/cha)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ada Lagi Nih Mesin 'Raksasa' KA Cepat JKT-BDG, Mirip Lego!