
Gawat! Krisis Inggris Makin Ngeri, Industri Terancam Bangkrut

Jakarta, CNBC Indonesia - Masyarakat Inggris harus bersiap untuk sengsara menghadapi krisis energi. Pasalnya, mulai April 2022, badan regulasi energi Inggris, Ofgem akan menaikkan harga gas dan tarif listrik menjadi 54% kepada pengguna rumah tangga.
Dengan kebijakan itu, sekitar 18 juta rumah tangga dengan tarif standar akan mengalami kenaikan tarif listrik dari rata-rata 693 pound (sekitar Rp13 juta). Dari 1.277 pound (sekitar Rp24 juta) menjadi 1.971 pound (Rp38,5 juta) per tahun.
Lalu, sekitar 4,5 juta pelanggan prabayar, juga akan melihat kenaikan sekitar 708 pound (Rp13,8 juta). Dari 1.309 pound (Rp25,5 juta) menjadi 2.017 pound (Rp39,3 juta) per tahun.
Kenaikan ini tidak hanya di Inggris, aturan juga berlaku di Wales dan Skotlandia. "Kami tahu kenaikan ini akan sangat mengkhawatirkan bagi banyak orang, terutama mereka yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan," kata Kepala Eksekutif Ofgem Jonathan Brearley, dikutip AFP Jumat (4/2/2022).
"Pasar energi menghadapi tantangan besar karena kenaikan harga gas global yang belum pernah terjadi sebelumnya, peristiwa sekali dalam 30 tahun," tambahnya.
"Peran Ofgem sebagai pengatur energi adalah untuk memastikan bahwa, di bawah batas harga, perusahaan energi hanya dapat mengenakan harga yang wajar berdasarkan biaya sebenarnya untuk memasok listrik dan gas."
Sementara itu, bagian Britania Raya lain, Irlandia Utara juga akan melakukan hal sama. Perlu diketahui, wilayah ini memiliki badan regulasi terpisah.
Tagihan gas rumah tanga bakal naik. Namun sayangnya tak ada detil kenaikan dan kapan. Musim dingin disalahkan sebagai penyebab melonjaknya harga. Ini disebut telah memberi tekanan ke pasokan dan peningkatan permintaan.
Belum lagi, masalah geopolitik di Rusia dan Ukraina. Rusia diketahui sebagai sumber gas Eropa, energi fosil satu-satunya yang dikampanyekan dipakai saat ini, di tengah penutupan PLT Nuklir dan batu bara serta tak maksimalnya energi terbarukan seperti angin.
Pemerintah sendiri telah didesak untuk mengambil tindakan. Perdana Menteri Boris Johnson, yang kini dijerat skandal pelanggaran aturan lockdown karena pesta di Downing Street tahun 2020, berada di bawah tekanan untuk mengendalikan krisis biaya hidup.
Menteri keuangan Rishi Sunak diperkirakan akan mengumumkan paket dukungan ke warga. Menurut The Times, ini termasuk potongan harga untuk rumah tangga miskin.
(hsy/hsy)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Saat Inggris Kembali ke Batu Bara, RI Mau Tinggalkan PLTU