Susi Pudjiastuti 'Meledak', Kritik Tajam Pemerintah Jokowi

4. Tolak impor Beras.

Susi secara tegas memohon kepada Presiden Jokowi agar tak mengimpor beras sebagaimana yang direncanakan pemerintah. Hal ini pun pernah dilakukan Susi saat memohon agar pemerintah tak mengizinkan swasta mengangkat harta karun kapal tenggelam.

"Pak Presiden yth. Mohon stop impor beras, masyarakat masih ada yg panen, panen juga berlimpah. Mohon berikan dukungan kpd Pak Kabulog untk tidak melakukan impor. Juga melarang yg lain. ⁦@jokowi @KemenBUMN @kementan @Kemendag," kata Susi dalam akun Twitternya.

5. Kritik Impor Garam

Kebijakan importasi garam yang diambil pemerintah juga tak luput dari kritikan Susi. Kebijakan ini dinilai dapat semakin menekan petani garam yang sedang butuh pasar untuk menjual produknya.

"Garam impor tidak boleh lebih dari 1,7 juta ton. Kalau lebih harga garam petani kita akan hancur. Lagi. Please!," cuit wanita asal Pangadaran itu dalam akun Twitternya.

Ia meminta agar impor garam tidak lebih dari 1,7 juta ton. Agar harga garam dari petani tradisional tidak jatuh.

"Bila impor garam bisa diatur tidak lebih dari 1,7 juta ton, maka harga garam di petani bisa seperti tahun 2015 sampai dengan awal 2018, bisa mencapai rata-rata di atas Rp 1.500 bahkan sempat Rp 2.500. sayang dulu 2018 kewenangan KKP mengatur neraca garam dicabut oleh PP 9," jelasnya.

6. Komentari Polemik PCR Pesawat

Kebijakan yang mewajibkan pengguna moda transportasi udara untuk melakukan tes Covid-19 dengan metode polymerase chain reaction (PCR) juga ikut dikomentari Susi. Susi menyebut kebijakan ini tak adil pasalnya pengguna moda transportasi lain tidak memerlukan tes PCR. Ia menyebut ini memberatkan pelaku perjalanan udara.

"Virus covid yg naik pesawat udara berbeda dengan yg naik moda transportasi lain Pak," tulis Susi Pudjiastuti di akun Twitter saat mengomentai cuitan pengamat transportasi Alvin Lie.

7. Tentang Asing Cari 'Harta Karun' RI

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kembali membuka kesempatan investor termasuk asing untuk mencari harta karun bawah laut yang berasal dari muatan kapal yang tenggelam di laut Indonesia atau dalam hal ini Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT).

Sejatinya, kebijakan untuk mencari harta karun di bawah laut itu ini sempat dihentikan oleh pemerintah. Maka dari itu, atas kembali dibukanya kebijakan itu.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti angkat bicara. Pasalnya, di era kepemimpinannya aturan pengangkatan BMKT dinyatakan tertutup untuk kegiatan investasi. Bahkan, sebelumnya juga sempat menghentikan sementara (moratorium) terhadap izin pengangkatan BMKT oleh swasta termasuk asing.

Ketika lampu hijau sudah mulai akan dipasang kembali, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 yang melarang aktivitas ini pada masa kepimpinannya ikut berteriak. Ia menilai negara yang seharusnya mengontrol aktivitas seperti ini.

"Pak Presiden ⁦@jokowi⁩ & Pak MenKP ⁦@saktitrenggono⁩ ⁦@kkpgoid⁩ , mohon dg segala kerendahan hati utk BMKT dikelola &diangkat sendiri oleh pemerintah. Sudah banyak kita kehilangan benda2 bersejarah yg seharusnya jadi milik bangsa kita " tulis Susi di twitter miliknya @SusiPudjiastuti

Baca: Susi Teriak, Jokowi Izinkan 'Harta Karun' Bawah Laut Digali

 

(tps/tps)
[Gambas:Video CNBC]

Pages

Show All