Ibu Kota RI Pindah, Intip Kesiapan Pasokan BBM Cs Nusantara

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan telah menyelesaikan studi pendahuluan guna memenuhi pasokan minyak dan gas bumi di lahan ibu kota baru Indonesia di Nusantara, Kalimantan Timur.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji menjelaskan pihaknya akan melihat terlebih dahulu seberapa besar kebutuhan energi seperti minyak dan gas bumi di ibu kota baru tersebut. Dari proyeksi kebutuhan itu nantinya bisa diperkirakan berapa besar pasokan yang akan disediakan.

"Nanti dari permintaan itu kita atur bagaimana bisa memenuhi dan itu tidak jauh dari sumber gas. Bisa digunakan untuk apa yang dibutuhkan di sana, termasuk jaringan-jaringan gas yang masuk ke penduduk," jelas Tutuka dalam konferensi pers, Rabu (19/1/2022).

Menurut Tutuka, pihaknya masih akan menunggu terlebih dahulu kondisi nyata di lapangan di Nusantara, sehingga nanti pihaknya akan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Menurutnya, saat ini sudah dimulai studi pendahuluan untuk membangun infrastruktur minyak dan gas bumi di lahan Nusantara.

"Studi pendahuluan untuk migas melalui skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha). Pada tahun ini dapat diselesaikan studi pendahuluan tersebut," tuturnya.

Kendati demikian, pada tahap selanjutnya, mengenai pembangunan infrastruktur dan penyediaan pasokan, Kementerian ESDM akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk melakukan eksekusinya.

Seperti diketahui, sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) menjadi UU, kemarin, Selasa (18/01/2022). Dengan demikian, ibu kota RI akan berpindah ke Nusantara.

"Apakah RUU tentang ibu kota negara ini, semua anggota menyetujui," tanya Pimpinan Sidang Puan Maharani di Gedung DPR, Selasa (18/1/2022)

"Setuju," jawab anggota yang hadir.

Untuk diketahui, pembangunan Nusantara sebagai ibu kota negara di Kalimantan Timur akan dilakukan bertahap hingga 2045.

Pemindahan tahap awal dilakukan pada 2020-2024, yakni membangun infrastruktur utama, seperti Istana Kepresidenan, Gedung MPR/DPR, dan perumahan di area utama IKN. Kemudian pemindahan ASN/PNS tahap awal , seperti TNI, Polri, dan MPR.

Pada tahap awal juga ditargetkan infrastruktur dasar utama selesai dibangun dan beroperasi, seperti air hingga energi untuk 500.000 penduduk di tahap awal.

Selanjutnya pada 2025-2035 fokusnya adalah membangun IKN sebagai area inti yang tangguh, mencakup pengembangan fase kota berikutnya, misalnya saja pusat inovasi dan ekonomi.

Pada fase kedua juga targetnya adalah menyelesaikan pemindahan pusat pemerintahan IKN, mengembangkan sektor-sektor ekonomi prioritas, menerapkan sistem insentif untuk sektor-sektor ekonomi prioritas, serta mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Kemudian yang dilaksanakan pada 2035-2045 adalah membangun seluruh infrastruktur dan ekosistem 3 kota untuk percepatan pembangunan Kaltim, dengan cara memperluas pengembangan kota dan menyelesaikan konektivitas antar dan dalam kota.

Adapun mulai 2045 dan seterusnya yang jadi fokus adalah mengokohkan reputasi IKN sebagai 'Kota Dunia untuk Semua'.

Capaian yang akan dikejar, yakni menjadi kota terdepan di dunia dalam hal daya saing, 10 besar livable city (kota layak huni) di dunia, dan mencapai net zero-carbon emission (nol emisi karbon), serta 100% energi terbarukan pada kapasitas terpasang.