Di Hadapan Anggota DPR, Bupati OKI Minta Pembangunan SPBN-Jargas
Jakarta, CNBC Indonesia - Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan Muchendi Mahzareki menyampaikan keluhan masyarakat terkait akses energi kepada Komisi XII DPR RI. Wilayah dengan luas 17.000 km persegi dan penduduk lebih dari 800.000 jiwa ini menghadapi tantangan memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya nelayan dan pelaku UMKM.
Setidaknya, terdapat tiga isu utama di wilayah tersebut. Pertama, Muchendi mengeluhkan tidak adanya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). Ribuan nelayan di tiga kecamatan pesisir yakni di Cengal, Sungai Menang, dan Air Sugihan, dinilai kesulitan mendapatkan bahan bakar dengan harga resmi.
"Yang hari ini semuanya kesulitan karena selama ini tidak pernah mendapatkan harga bahan bakar yang sesuai dengan yang dikeluarkan oleh pemerintah," ungkap Muchendi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, Senin (24/11/2025).
Hal itu berdampak pada sebanyak 6.500 nelayan yang sering menjual hasil tangkapan ke Bangka Belitung dan Lampung. Dia pun mengusulkan pembangunan Stasiun Pengisian BBM Nelayan (SPBN) di Sungai Lumpur, Sungai Sibur, dan Pantai Harapan.
"Harapan kami dengan adanya SPBN ini kami yakin bisa membantu para nelayan kami untuk mendapatkan bahan bakar yang sesuai harga," tambahnya.
Isu kedua, Muchendi mengatakan ketersediaan LPG 3 kg dan 5 kg yang sering langka. Di Kecamatan Kayu Agung, 70 ribu warga dan seribu UMKM seperti pembuat kemplang bergantung pada pasokan ini.
"Nah ini yang membuat inflasi kadang-kadang cukup tinggi di kabupaten kami," keluhnya.
Pihaknya menyarankan adanya percepatan ketersediaan jaringan gas bumi, mengingat OKI berbatasan dengan Ogan Ilir yang sudah punya fasilitas.
"Harapan kami ke depan apa yang sudah dirintis kemarin tinggal sedikit lagi Pimpinan untuk bisa mendapatkan jaringan gas untuk Kecamatan Kayu Agung," usulnya.
Ketiga, isu yang dikeluhkan perihal antrean panjang di 13 SPBU meski kuota cukup. Di Kecamatan Kayu Agung, OKI terjadi antrean panjang yang mengganggu lalu lintas.
"Tapi faktanya di lapangan hari ini antrean panjang di mana-mana," imbuhnya.
"Nah maka dari itu Pimpinan mohon atensinya dari Komisi XII dan juga dari Kementerian ESDM serta BPH Migas, inilah fakta yang terjadi di Kabupaten OKI," ucapnya.
Dengan begitu, pihaknya berharap usulan tersebut jadi pertimbangan DPR ke kementerian terkait.
"Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini jadi bahan pertimbangan, nanti bahan perjuangan untuk disampaikan ke Kementerian terkait," tutupnya.
[Gambas:Video CNBC]