Harga-Harga di Pasar Banyak Naik, DPR Cecar Pemerintah

Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertanyakan langkah pemerintah dalam menangani gejolak pangan di Tanah Air belakangan ini. Harga-harga sembako seperti minyak goreng, cabai, telur hingga gula sempat naik.

Apalagi, pemerintah justru membentuk holding BUMN pangan, ID Food. Untuk itu, Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan mengatakan, ID Food harus berperan melindungi seluruh rakyat Indonesia.

"Saya hanya minta jaminan, dengan adanya ID Food ini, bisa nggak fluktuasi harga dikendalikan? Tema kita rapat hari ini soal lonjakan harga dan ketersediaan pangan. Setiap kita rapat, selalu ini bilang stok saat ini sekian. Tapi, tidak pernah disandingkan kebutuhan berapa? Jadi kita bisa tahu kurangnya berapa dan dipenuhi dari mana," kata Johan saat RDP dengan Komisi IV DPR bersama BUMN klaster pangan di Jakarta, Senin (17/1/2022).

Johan mengatakan, pembentukan holding BUMN pangan menunjukkan pemerintah melakukan pendekatan bisnis untuk penanganan persoalan pangan di Tanah Air. Seharusnya, kata dia, pemerintah mematuhi amanat UU Pangan terlebih dahulu, dengan membentuk Badan Pangan Nasional, bukan holding pangan.

"Pemerintah terlalu banyak gimik dalam penanganan pangan ini. Karena itu saya sebut pendekatannya pendekatan bisnis. Seharusnya bentuk Badan Pangan Nasional dulu, karena amanat UU Pangan adalah semangat perlindungan kedaulatan, dan ketahanan pangan," ujar dia.

Karena itu, dia meminta ID Food bisa menjamin ketersediaan stok dan fluktuasi harga pangan.

"Sebagai BUMN, selain jaminan harga, saya minta jaminan juga kepada ID Food. Ada nggak kebanggaan nasional dengan menyerap produksi petani dan tidak akan impor lagi?," imbuh dia.

Dia menyoroti, sistem data pangan yang tidak memiliki angka-angka kebutuhan dan pemenuhan dalam negeri.

"Seperti kata Ketua tadi, bagaimana neraca pangannya? Jadinya setiap Hari Raya, setiap ada event nasional, harga naik. Seolah-olah nggak ada perencanaan. Setiap rapat stok sekian, tapi nggak pernah ada data kebutuhan nasional. Kita nggak tahu kekurangan berapa, tiba-tiba masuk impor. Jadi, saya minta jaminan dari holding ini apakah bisa menangani fluktuasi harga," kata Johan.

Pemerintah telah membentuk holding pangan BUMN dengan nama ID Food, harapannya dapat menjaga produktivitas hingga menjamin harga pembelian dari petani. Holding ini dipimpin Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) membawahi 8 BUMN pangan lainnya.

Direktur Utama RNI Arief Prasetyo Adi membeberkan cara menjaga stabilitas produksi, harga pangan, hingga kesejahteraan petani di hulu. Dia menjelaskan dari hasil penggabungan BUMN pangan ini membentuk ekosistem yang lebih efisien dari hulu hingga hilir.

"Mulai dari pasca-panen, pergudangan, distribusi. Jadi kita diminta efisien dengan ekosistem ini. sehingga nanti ada ketahanan pangan, kualitas produk yang lebih baik, dan sustainability untuk inklusivitas petani. Serta jadi perusahaan kelas dunia," jelasnya kepada CNBC Indonesia, Rabu (12/1/2022).