DPR 'Beking' Bulog, Minta Sri Mulyani Bayar Utang Rp 4,5 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah saat ini masih hutang kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), salah satunya Perum Bulog. Nilai hutangnya pun fantastis, mencapai triliunan rupiah. Karenanya, DPR meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani agar segera menyelesaikan masalah hutang tersebut.

"Nanti tolong di kesimpulan rapat dibuatkan, diminta kepada pemerintah, saya kira Kementerian Keuangan untuk melunasi utang Bulog agar mereka bisa bekerja dengan baik dan benar dengan perputaran uang yang maksimal," kata Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dalam rapat dengan BUMN klaster pangan, Senin (17/1/22).

Sudin sempat menanyai besaran hutang Pemerintah tersebut kepada Direktur Utama Bulog Budi Waseso. Buwas pun menjawabnya dengan nilai Rp4,5 triliun. Di sisi lain, Bulog juga memiliki hutang kepada bank BUMN dengan nilai besar. Nilainya terus bertambah seiring bunga yang besar.

"Jadi pemerintah punya hutang ke Bulog Rp4,5 triliun, dimana hutang Bulog ke Himbara Rp13 triliun, ini dengan bunga komersial 7,5%. Kira-kira kalau setahun itu dari Rp4,5 triliun harus bayar 7,5%, kan cukup besar, kenapa sih pemerintah nggak cepat-cepat bayar?" tanya Sudin.

Sebelumnya Buwas juga sudah mengeluhkan persoalan hutang sejak beberapa waktu lalu. Piutang ini merupakan akumulasi selama dua tahun terakhir yakni 2020 dan 2021 dari penugasan pemerintah ke Bulog.

Pria yang biasa disapa Buwasi ni sudah berupaya menagihnya, namun terpatahkan karena birokrasi di kementerian terkait. Saat ini, perlu ada Peraturan Menteri Sosial yang harus diubah agar uang negara itu bisa cair dari kantong Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Utang begitulah, ada satu kendala, Rp4,5 triliun, kita udah lakukan upaya, harus ubah permensos, memang negara keuangan sudah siap bayar, karena persyaratan belum terpenuhi, ada peraturan menteri harus diubah, ada kendala," katanya dalam konferensi pers, beberapa waktu lalu.

Utang itu untuk memenuhi stok cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 1 juta ton untuk beras bantuan sosial (bansos) di masa PPKM. Akibat belum ada pembayaran itu, Bulog kini menanggung utang hingga lebih dari Rp13 triliun.