Cerita di Balik Titah Jokowi Minta Ekspor Gas Buat Domestik

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (03/01/2022) memerintahkan agar gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) yang diproduksi di dalam negeri diutamakan untuk kepentingan dalam negeri terlebih dahulu, sebelum diekspor.

Perintah ini datang bersamaan dengan perintah untuk mengamankan pasokan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri, terutama untuk pembangkit listrik.

"Terkait pasokan LNG. Saya juga minta kepada produsen LNG, baik Pertamina maupun swasta untuk mengutamakan kebutuhan di dalam negeri terlebih dahulu," tutur Jokowi dalam pernyataan resmi yang ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (03/01/2022).

Lantas, apa yang membuat Presiden tiba-tiba memerintahkan  para produsen LNG agar mengutamakan penjualan LNG untuk dalam negeri?

Setelah ditelusuri, ternyata ini juga masih ada hubungannya dengan PT PLN (Persero). Ternyata, seiring dengan krisis batu bara yang dialami PLN, perseroan juga meminta pasokan tambahan LNG yang diatur oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas).

Dwi Soetjipto, Kepala SKK Migas, mengakui adanya permintaan LNG lebih banyak dari PLN untuk Januari 2022 ini.

"Untuk bulan Januari 2022 ada permintaan (LNG) PLN lebih banyak," tuturnya kepada CNBC Indonesia, Rabu (05/01/2022).

Untuk memenuhi permintaan tambahan LNG dari PLN tersebut, maka menurutnya akan dilakukan koordinasi dengan PT Pertamina (Persero). Pertamina juga akan berkoordinasi dengan pembeli gasnya di luar negeri yang sudah terkontrak. Seperti diketahui, Pertamina merupakan salah satu pengelola kilang LNG di Tanah Air, yakni Kilang LNG Bontang di Kalimantan Timur.

Pilihan Redaksi Jokowi Minta LNG Diutamakan buat Domestik, Cek Faktanya! Imbas Batu Bara PLN Kritis, Konsumsi Gas & BBM Bisa Melonjak! Buntut Krisis Batu Bara PLN: Biaya Produksi Listrik Bengkak!

"Untuk memenuhinya dilakukan melalui koordinasi dengan Pertamina dan buyer-nya," ujarnya.

Dwi mengungkapkan, tahun 2022 ini pasokan LNG untuk pembangkit listrik PLN telah dialokasikan sebesar 57 kargo, meningkat dari 52 kargo pada 2021 lalu.

Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif juga mengungkapkan bahwa selain krisis batu bara, PT PLN (Persero) juga mengalami krisis pasokan LNG.

"Jadi memang kita terinformasikan adanya krisis suplai energi primer antara lain LNG dan batu bara," ungkap Arifin saat ditemui usai sidak di kantor pusat PLN, Jakarta, Selasa (04/01/2022).

Dia mengakui bahwa krisis batu bara PLN ini sudah dialami sejak Agustus 2021 lalu. Saat itu pihaknya sudah mengambil sejumlah langkah pengamanan, namun ternyata pada akhir tahun 2021 situasinya bukan membaik, malah terulang kembali.

Oleh karena itu, pihaknya dan Kementerian BUMN mengambil langkah pengamanan sumber energi untuk pembangkit listrik di Tanah Air.

Dari sisi Kementerian ESDM, menurutnya pihaknya sudah mengamankan pasokan LNG yang tadinya ditujukan untuk ekspor dialihkan untuk dalam negeri.

"Dari sektor ESDM sendiri suplai LNG kita amankan pasokan di dalam (negeri), yang tadinya akan diekspor ke luar, kita amankan dulu untuk ke dalam, jadi dipastikan aman," tuturnya.

Imbasnya, lanjutnya, akan ada pertukaran (swap) kargo LNG antara PT Pertamina (Persero) dan pembeli LNG di luar negeri.

"Kargo yang udah kita alokasikan di dalam negeri ini untuk segera diputuskan oleh manajemen PLN, mengenai nanti administrasi akan diselesaikan antara kedua BUMN ini," ujarnya.

"Dan ini kita lihat di dalam bulan Januari. Kalau keputusan dalam bulan Januari diambil, insya Allah masalah pasokan LNG bisa kita amankan," imbuhnya.

(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Kok Bisa PLN Krisis Gas? Cek Segini Alokasi LNG PLN di 2022