UMP 2022

Pengusaha Tuding Anies Revisi UMP Demi Nyapres, Buruh Murka!

News - Ferry Sandi, CNBC Indonesia
21 December 2021 18:35
infografis/ tak Bisa Sembarangan, Ini Aturan Baru Keluar Masuk Jakarta/Aristya Rahadian

Jakarta, CNBC Indonesia - Babak lanjutan kisruh revisi upah minimum provinsi DKI Jakarta tahun 2022 terus berlanjut. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyindir alasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi UMP karena alasan politik demi jadi calon Presiden 2024, kini kalangan buruh yang naik pitam. Kalangan buruh seakan membekingi Anies  soal tuduhan pengusaha tersebut.

"Justru Apindo yang sedang bermain politik. Menyerang Gubernur Anies dengan stigma bahwa Anies bermain politik yang dikaitkan dengan Pilpres," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Selasa (21/12/21).

Ia menilai keputusan Anies murni dilandasi pertimbangan keputusan MK no 7 soal UU Cipta Kerja dikaitkan PP No 36/2021 tentang pengupahan. Selain itu, ada juga dasar pertimbangan ekonomi bahwa setiap kenaikan upah minimum 5% akan meningkatkan daya beli Rp180 triliun, serta pertimbangan keadilan dimana sebelumnya naik UMP DKI per hari hanya setengah biaya toilet umum.


"Justru Apindo sedang bermain politik dengan menyerang pribadi Anies. Buruh Indonesia sedang mempersiapkan aksi besar besaran di kantor gubernur di seluruh Indonesia dan di seluruh kantor apindo pusat provinsi, serta ibu kota di seluruh Indonesia," sebutnya.

Kekesalan kalangan pengusaha soal kebijakan Anies muncul setelah Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyindir Anies erat kaitannya dengan pilpres 2024. Pasalnya, revisi ini dinilai bertentangan dengan pasal 29 tentang waktu penetapan Upah Minimum yang selambat-lambatnya ditetapkan pada tanggal 21 November 2021.

"Dia sebagai Gubernur yang harusnya paham sekali masalah ini melanggar, ya jadi catatan tersendiri apalagi kalau mau nyapres, jadi catatan," sebutnya.

Nama Anies memang digadang-gadang untuk menjadi salah satu kandidat untuk kontestasi calon Presiden di tahun 2024 mendatang. "Apakah revisi ini ada sangkut pautnya dengan kepentingan politik? oh jelas. Jadi jelas," kata Wakil Ketua Umum Kadin bidang Ketenagakerjaan, Adi Mahfudz.


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Upah Minimum 2022 Naik 10%? Pengusaha Nyerah Angkat Tangan


(hoi/hoi)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading