'Kiamat' Batu Bara Masih Lama, Konsumsi di 2050 Masih 40%

Jakarta, CNBC Indonesia - Institute for Essential Services Reform (IESR) meluncurkan laporan Indonesia Energy Transition Outlook (IETO) 2022. Dalam laporannya terungkap bahwa pada 2050 penggunaan batu bara masih mencapai 40% dari seluruh produksi listrik di Indonesia.

Spesialis Bahan Bakar Bersih IESR, Julius Christian Adiatma mengungkapkan sektor ketenagalistrikan pemerintah menjadi salah satu sektor yang paling disoroti dalam mengejar cita-cita net zero emission atau netral karbon pada 2050.

Sayangnya, untuk mengejar cita-cita netral karbon pada 2050, terutama dalam mengurangi produksi batu bara Indonesia masih berada di persimpangan dan belum ada titik terang.

"Di sektor ketenagalistrikan pemerintah akan mengurangi emisi dan salah satu hal yang kami soroti, strategi yang dipilih itu masih mengedepankan energi fosil," jelas Julius dalam sebuah webinar, Senin (20/12/2021).

"Di 2050 masih menggunakan batubara kira-kira sebesar 40% dari seluruh produksi listrik di Indonesia," kata Julius melanjutkan.

Pasalnya, kata Julius pemerintah Indonesia juga masih memberikan tempat bagi batu bara dalam skenario transisinya seperti dalam program penggunaan CCS/CCUS pada PLTU batubara, gasifikasi batubara, bahkan co firing batubara.

Menurut IESR, penggunaan teknologi CCS/CCUS pada PLTU akan berdampak pada harga listrik lebih mahal dan meningkatnya risiko potensi aset terdampar yang lebih besar karena biaya yang tidak kompetitif.

Selain itu, penerapan teknologi co-firing dan clean coal technology seperti PLTU Ultra-supercritical menghasilkan penurunan emisi yang tidak signifikan, sehingga membuat penggunaan teknologi ini dipertanyakan efektivitasnya.

"Sejauh ini memang masih melihat pemerintah belum rela melepaskan diri dari batu bara. Meskipun ada komitmen-komitmen akan mengurangi PLTU dan sebagainya, kenyataannya pemerintah juga masih berusaha menciptakan demand baru terhadap batu bara melalui hilirisasi batu baranya," jelas Julius.

Biaya pembangkitan listrik dari penggunaan CCS pada PLTU akan bersaing dengan teknologi energi terbarukan dengan storage. Sejauh ini, PLTU dengan CCS yang beroperasi di dunia masih punya kendala pada operasi dan pencapaian penurunan emisinya.

Menurut IESR strategi tersebut tidak menguntungkan, karena secara hitung-hitungan ekonomi akan membutuhkan subsidi yang lebih besar.

"Misalnya produksi DME untuk menggantikan LPG, bahkan dari hitungan pemerintah pun angkanya itu rugi. Pun berdasarkan hitung-hitungan emisinya itu masih lebih besar dari yang dihasilkan oleh DME," ujar Julius.