Jangan Kaget Premium Mau Dihapus, Penjualannya Drop dari 2015

Wilda Asmarini, CNBC Indonesia

20 December 2021 16:50

TOPIK_MAJU MUNDUR BBM — Foto: Aristya Rahadian Krisabella

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah kini kembali mewacanakan akan menghapus Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin Premium atau bensin dengan nilai oktan (RON) 88 mulai 2022.

Sumber CNBC Indonesia menyebutkan bahwa pemerintah berencana menghapus bensin Premium ini mulai 2022. Namun, pengumuman resmi tinggal menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan disahkannya Peraturan Presiden (Perpres).

"Premium tahun depan sudah tidak ada. Tunggu Perpres keluar," ungkap sumber CNBC Indonesia, dikutip Senin (20/12/2021).

Bila dicermati, rencana penghapusan bensin Premium di pasaran ini sudah ditandai sejak perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghapus subsidi Premium sejak 2015 lalu. Meski nyatanya, pemerintah hingga kini juga masih memberikan kompensasi kepada PT Pertamina (Persero) atas selisih harga keekonomian dan harga jual yang ditetapkan pemerintah.

Namun demikian, dari sisi penjualan bensin Premium ini terlihat ada penurunan sejak 2015. Berdasarkan data Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia 2020 yang dirilis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), terlihat angka penjualan BBM RON 88 atau Premium sejak 2015 terus menurun dibandingkan 2014 dan tahun-tahun sebelumnya.

Berikut data penjualan BBM Premium per tahun:

2014: 29.707.002 kilo liter (kl).
2015: 28.107.022 kl.
2016: 21.679.698 kl.
2017: 12.492.553 kl.
2018: 10.754.461 kl.
2019: 11.685.293 kl.
2020: 8.640.647 kl.
2021: 3.415.440 kl (estimasi sampai akhir Desember 2021).

Baca:

Bensin Premium Mau Dihapus, Impornya Nyatanya Juga Sudah Drop

Berdasarkan data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), penyerapan bensin Premium selama Januari hingga November 2021 sebesar 3,41 juta kilo liter (kl) atau hanya sekitar 34,15% dari kuota Premium pada tahun ini sebesar 10 juta kl.

Adapun proyeksi sampai akhir tahun diperkirakan hanya bertambah sekitar 248 kl. Dengan demikian proyeksi konsumsi bensin Premium oleh masyarakat sepanjang tahun ini juga diproyeksi hanya sekitar 34,15% dari kuota 10 juta kl tahun ini.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) sekaligus mantan anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas Fahmy Radhi menilai bahwa rendahnya realisasi penyerapan bensin Premium ini bisa menjadi momentum yang tepat bagi pemerintah untuk benar-benar menghapus bensin Premium di pasaran.

Fahmy menilai, ketika konsumsi bensin Premium ini juga sudah rendah, maka resistensi dari masyarakat untuk menentang penghapusan bensin Premium ini juga menjadi rendah atau hampir tidak ada.

"Ini momentum yang tepat untuk menghapus BBM Premium. Ketika konsumennya juga tinggal sedikit, dan biaya pengadaan juga mahal, maka waktu yang tepat untuk menghapus Premium," ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Senin (20/12/2021).

Terlebih, lanjutnya, banyak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di beberapa daerah kini sudah tak lagi menjual bensin Premium. Masyarakat pun kini menurutnya juga sudah banyak beralih ke bensin yang lebih ramah lingkungan dan dengan nilai oktan tinggi (RON 90) yakni Pertalite.

"Banyak daerah yang juga tak lagi jual Premium dan sebagian besar masyarakat juga telah bermigrasi ke Pertalite, jadi konsumen Premium juga sudah tinggal sedikit, sehingga ini saat yang tepat hapus Premium," tuturnya.

Dia pun mengatakan, rekomendasi penghapusan Premium ini sebenarnya sudah dilontarkan sejak 2015 yang merupakan rekomendasi dari Tim Reformasi Tata Kelola Migas alias Tim Anti Mafia Migas yang dibentuk pada era Menteri ESDM Sudirman Said.

Dia menyebut, Tim Anti Mafia Migas ini telah merekomendasikan agar pemerintah menghapus bensin Premium paling lambat dua tahun setelah rekomendasi dikeluarkan atau paling lambat di 2017. Namun sayanganya sampai saat ini pemerintah juga tak kunjung melaksanakannya.

"Alasan rekomendasi penghapusan Premium karena pengadaannya rawan mafia migas, pemburu rente. Apalagi di pasar internasional kini tidak ada lagi acuan harga Premium, melainkan hanya harga preferensi untuk Pertamax atau RON 92 ke atas," paparnya.