Pemerintah Sebut 'Nuklir' Penting Kejar Netral Karbon!

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan bahwa untuk mengejar net zero emission pada tahun 2060, dibutuhkan sebanyak 57 Giga Watt (GW) pembangkit dari Energi Baru dan Terbarukan (BT).

Seberapa besar peran Pembangkit Nuklir?

Menteri ESDM, Arifin Tasrif menyampaikan, sejalan dengan misi menurunkan emisi nasional hingga 29% hingga 31% maka dari itu penting untuk menekan pemakaian EBT sebagai prospek ekonomi yang ramah lingkungan.

Oleh karena itu, dalam Rancangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2021 0 2030, pemerintah memasang target pembangunan pembangkit EBT lebih tinggi dari energi fosil. Atau mencapau 51,6% atau 29 GW dari 43 GW dalam RUPTL tersebut.

"Kita juga telah mengembangkan peta jalan menuju net zero emission untuk netralitas karbon pada tahun 2060 atau lebih cepat dengan dukungan internasional," ungkap Arifin Tasrif dalam acara A Green Horizon, Toward A High Growth And Low Carbon Economy, Kamis (16/12/2021).

Pilihan Redaksi Dirut Baru PLN Ramal: Kehadiran Pembangkit Nuklir Lebih Cepat Siap-Siap! Energi Ini Akan Mendominasi Listrik Dunia di 2026

Arifin menyebutkan, si tahun 2060 itu, listrik yang datang dari EBT mencapai kapasitas 57 GW, yang berasal dari PLTS, PLTS, PLT Panas Bumi dan Laut.

"Hidrogen dan pembangkit nuklir (PLTN) akan memainkan peran penting agar sistem itu dapat diandalkan dan dengan penetrasi EBT," tandas Arifin.

Bahkan, untuk mendorong terlaksana netral karbon, Indonesia akan mengembangkan dan mengkoneksikan energi baru dengan sumber EBT. Seperti misalnya super grid yang menjalankan divergensi antara EBT dan lokasi-lokasi permintaan tinggi yang bisa mengurangi intermetensi pembangkitan.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan, bahwa untuk mengimbangi demand pada pasokan energi baru dan terbarukan diperlukan pembangkit yang jitu.

"Di modul kami mulai muncul adalah energi nuklir. Dalam perencanaan kami akan muncul ada pembangunan energi nuklir di 2038," terang Darmawan, Selasa (14/12/2021).

Ramalan Dirut PT PLN (Persero) yang baru ini tentunya lebih cepat ketimbang dari rencana operasi PLTN Kementerian ESDM yang diprediksi baru bisa berjalan pada tahun 2049.

Yang terang, kata Darmawan, dalam pengembangan pembangkit nuklir ini diperlukan adanya badan khusus untuk mengelola pembangkit nuklir itu. "Apakah PLN siap melaksanakan itu? Kami siap melaksanakan baik teknis, komersial, bahwa energi nuklir jadi terintegrasi dari sustainbility supply energi tapi juga mengurangi emisi CO2," terang Darmawan.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Dirut Baru PLN Ramal: Kehadiran Pembangkit Nuklir Lebih Cepat