Ada 'Kiamat' Batu Bara-Minyak, Risiko Keuangan Ini Mengintai!

Jakarta, CNBC Indonesia - Di tengah upaya dunia mengadang pemanasan global melalui transisi energi, terdapat beberapa tantangan yang akan dihadapi untuk mengejar target net zero emission atau netral karbon itu.

Risiko terbesar adalah terkait dengan aset yang akan ditinggalkan serta finansial dan operasional.

Hery Haerudin, Vice President Pertamina Energy Institute, menyampaikan bahwa upaya menggenjot transisi energi ini akan berdampak pada aset-aset yang ada atau aset-aset yang sedang direncanakan dalam pembangunan.

"Kita lihat selanjutnya adalah bagaimana transisi energi ini memiliki juga risiko bagi aset yang ada dan atau yang direncanakan yang akan dibangun," ungkapnya dalam acara Pertamina Energy Webinar, Selasa (07/12/2021).

Untuk mengurai dampak dan risiko itu, menurut Hery, diperlukan dukungan dari pemerintah atas kebijakan-kebijakan yang dibuat. Dengan demikian, jalannya target netral karbon pada 2060 itu tidak akan mengorbankan banyak pihak.

"Pada saat ini kita lihat terdapat potensi risiko baik finansial dan operasional untuk capai net zero emission," ucapnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif sebelumnya mengakui, bahwa Indonesia memiliki sejumlah tantangan untuk mencapai target netral karbon atau net zero emission pada 2060. Selain membutuhkan infrastruktur energi dan teknologi, Indonesia juga membutuhkan dukungan pendanaan.

Alasannya, untuk mencapai target netral karbon 2060 ini, Indonesia diperkirakan membutuhkan dana fantastis, yakni mencapai hingga Rp 9.000 triliun, itu pun hanya untuk meningkatkan kapasitas energi baru terbarukan (EBT).

"Transisi energi menuju net zero emission membutuhkan infrastruktur energi, teknologi, dan pembiayaan. Melalui peningkatan infrastruktur seperti interkoneksi jaringan, kita (Indonesia) berpeluang untuk mengoptimalkan pemanfaatan EBT," jelas Arifin, Senin (1/11/2021).

Untuk mendapatkan dana jumbo itu, Arifin berharap ada peran dari pihak swasta sebagai penopang finansial selain dari pemerintah dan lembaga keuangan.

"Diperlukan kebijakan dan regulasi yang tepat untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kami berusaha untuk mencapainya dengan menyederhanakan dan merampingkan kerangka peraturan," paparnya.

Baca: Sri Mulyani Blak-blakan Tantang Direktur Keuangan Pertamina!

(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Gak Punah, Batu Bara Masih Akan Exist Walau Ada Netral Karbon