Awas China Ngamuk, Kebijakan Biden Ini Undang 'Angin Ribut'

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah mengundang Taiwan ke pertemuan virtual Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) untuk Demokrasi bersama lebih dari 100 negara, Selasa (23/11/2021). Namun AS mengundang Taiwan bukan sebagai negara tetapi sebagai model demokrasi.

Meski begitu langkah ini dipastikan membuat marah China. Langkah AS juga dijamin akan semakin mengobarkan ketegangan antara kedua negara adidaya tersebut.

China sendiri menolak setiap penggunaan kata "Taiwan" yang memberikan rasa legitimasi internasional ke pulau dengan pemerintahan demokratis sendiri. Taiwan sendiri diklaim Beijing sebagai bagian dari wilayahnya dan telah berjanji untuk suatu hari akan direbut, dengan kekerasan jika diperlukan.

"Saya setuju Taiwan lebih dari sekadar memenuhi syarat - tetapi tampaknya hanya pemerintah demokratis yang diundang yang tidak diakui secara resmi oleh pemerintah AS. Jadi penyertaannya adalah masalah besar," cuit Julian Ku, profesor hukum Universitas Hofstra yang spesialisasinya termasuk China, dikutip dari AFP.

KTT untuk Demokrasi akan berlangsung secara virtual pada 9 dan 10 Desember menjelang pertemuan langsung pada edisi kedua tahun depan. Gelaran ini juga merupakan salah satu janji kampanye Biden, yang menempatkan perjuangan antara demokrasi dan "pemerintah otokratis" pada kebijakan luar negerinya.

India akan hadir meskipun kritik kian meningkat dari pembela hak asasi manusia karena kemunduran demokrasi di bawah Perdana Menteri nasionalis Hindu Narendra Modi. Pakistan juga akan hadir, meskipun hubungannya dengan AS tidak baik.

AS sendiri tidak mengundang China, Rusia dan Turki dalam daftar undangan KTT tersebut. Di Timur Tengah, hanya Israel dan Irak yang diundang. Namun, sekutu Arab tradisional AS, Mesir, Arab Saudi, Yordania, Qatar, dan Uni Emirat Arab, semuanya tidak hadir.

Biden juga mengundang Brasil. Di Eropa, ada Polandia yang diundang. Sementara di pihak Afrika, Republik Demokratik Kongo, Kenya, Afrika Selatan, Nigeria, dan Niger diundang.

Sementara Sudan dan Myanmar telah mengalami kudeta militer, Ethiopia berada di tengah-tengah konflik yang dapat menyebabkan ledakan tidak diundang. Taliban yang mengambil alih kekuasaan di Afghanistan setelah penarikan pasukan AS setelah dua dekade pun bernasib sama.