Batu Bara RI 'Kiamat', Waspada Ancaman Badai PHK!

Anisatul Umah, CNBC Indonesia

24 November 2021 09:49

Pekerja membersihkan sisa-sisa batu bara yang berada di luar kapal tongkang pada saat bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (22/11/2021). Pemerintah Indonesia berambisi untuk mengurangi besar-besaran konsumsi batu bara di dalam negeri, bahkan tak mustahil bila meninggalkannya sama sekali. Hal ini tak lain demi mencapai target netral karbon pada 2060 atau lebih cepat, seperti yang dikampanyekan banyak negara di dunia. (CNBC Indonesia/ Tri Susilo) — Foto: Aktivitas Bongkar Muat Batu Bara di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (22/11/2021). (CNBC Indonesia/ Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Target netral karbon yang akan dicapai RI pada tahun 2060 mendatang atau lebih cepat ternyata bisa berdampak pada ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal. Mayoritas sumber energi RI saat ini masih didominasi oleh batu bara.

Untuk mencapai netral karbon tersebut salah satu langkah yang diambil adalah melalui penghentian operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) secara bertahap. Jika PLTU operasinya dihentikan akan banyak orang yang kehilangan pekerjaan nantinya.

Baca:

Perhatian! Saham Batu Bara Rame Lagi Nih Gaes

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli. Berdasarkan data Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM, pada 2021 ini tercatat lebih dari 1.000 perusahaan tambang batu bara, terdiri dari 1.162 Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara.

Di mana 1.157 IUP Operasi Produksi batu bara dan 5 IUP Eksplorasi batu bara. Selain itu, terdapat sekitar 66 pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B).

Pada 2019 pun jumlah tenaga kerja di sektor pertambangan batu bara mencapai 150.000 pekerja. Produksi batu bara tahun ini ditargetkan sebesar 625 juta ton. Sebanyak 137,5 juta ton ditargetkan diserap oleh dalam negeri, dan sisanya diekspor.

"Pemerintah sudah memberikan konfirmasi untuk rencana penutupan PLTU secara bertahap sebagai bagian dari komitmen terhadap pencapaian target netral karbon pada tahun 2060," ungkapnya kepada CNBC Indonesia, dikutip Selasa (23/11/2021).

Baca:

Awas Longsor, Biden Resmi Lempar 'Bom' Obrak-Abrik Minyak

Agar batu bara bisa diserap dalam negeri mesti PLTU disetop pemerintah mendorong proyek hilirisasi batu bara. Akan tetapi menurutnya serapan tenaga kerja dari proyek hilirisasi tidak akan sebanyak proyek PLTU.

Kondisi ini diramal akan menyebabkan sekitar 88.500 orang kehilangan pekerjaan akibat PLTU ditinggalkan. Menurutnya berdasarkan proyeksi pengembangan dan pemanfaatan pada tahun 2030 yang bisa diserap untuk keperluan domestik sebesar 259 juta ton dan meningkat pada tahun 2040 sebesar 276 juta ton.

"Jika dengan tingkat produksi saat ini rata-rata 600 juta ton, maka akan ada sebanyak 324 - 341 juta ton batubara yang harus diekspor atau dicarikan pasar baru," ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, jika batu bara ini tidak bisa terserap alias termanfaatkan akan berdampak pada gelombang PHK.

"Apabila tidak termanfaatkan maka hal ini akan menyebabkan sedikitnya sebanyak 88.500 orang akan kehilangan pekerjaannya," lanjutnya.

Meski demikian, dia menyebut akan ada penyerapan tenaga kerja di industri pertambangan lainnya. Karena sumber daya RI yang melimpah, tidak hanya di batu bara, tapi juga mineral.

Dia menjelaskan, saat ini kegiatan pertambangan nikel mulai mengalami peningkatan. Sehingga banyak menyerap pekerja.

"Begitu pula dengan mineral lain seperti tembaga, bijih besi, bauxite dan emas yang mana mulai ditemukan cadangan-cadangan baru untuk ditambang di beberapa daerah," lanjutnya.

Selain itu, menurutnya ke depan juga akan terjadi potensi penambangan mineral tanah jarang atau rare-earth element (REE) yang saat ini belum dilakukan eksplorasi secara massif.

"Dari data indikasi oleh Badan Geologi Kementerian ESDM, keberadaan REE terdapat di beberapa daerah di Indonesia. Kandungan deposit REE ini cukup menjanjikan untuk dikelola ke depannya," jelasnya.