Jokowi Minta Roadmap EBT-Setop PLTU Tuntas Sebelum G20 2022

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta target ambisius untuk mencapai netral karbon pada 2060 atau lebih cepat harus dikalkulasi secara rinci, termasuk skema dan risikonya.

Pasalnya, untuk melakukan transisi energi diperlukan biaya lebih besar, terutama ketika Indonesia harus menghentikan secara bertahap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara dan menggarap energi baru terbarukan (EBT).

Ketika EBT berjalan pun, menurutnya akan berdampak pada peningkatan biaya listrik. Pasalnya, harga listrik EBT masih jauh lebih mahal dibandingkan tarif listrik berbasis batu bara. Jokowi pun mengingatkan, siapa yang akan menanggung semua tambahan biaya tersebut, karena dia menginginkan tambahan biaya ini tidak membebankan negara maupun rakyat.

Jokowi pun meminta para "pembantu" di kabinetnya untuk menyusun peta jalan (road map) secara rinci terkait transisi energi. Presiden pun memberikan tenggat agar road map ini tuntas sebelum Indonesia menjadi tuan rumah G20 di Bali pada 2022 mendatang.

"Oh ini di sungai kayaknya bisa dibangun hydro power, oh geothermal di gunung ini bisa, ya bisa kita tahu bisa semuanya, tapi siapa yang menanggung angka yang tadi saya sampaikan? Ini PR besar kita dalam rangka transisi energi dan nanti akan kita ulang lagi tema itu di G20 di Bali, Indonesia," tuturnya saat membuka The 10th Indonesia EBTKE ConEx 2021 di Istana Presiden, Jakarta, Senin (22/11/2021).

"Pertanyaan saya nanti, saya gak mau Bapak Ibu semuanya cerita ke pemimpin (G20), di G20 saya gak mau kita bicara lagi kaya dua tahun setahun lalu. Saya ingin ada jawaban pertanyaan ini, ada kebutuhan dana sekian, skemanya apa yang bisa kita lakukan. Kalau ada, berarti bisa menyelesaikan transisi energi. Kalau ndak, ya kita ndak usah bicara. Pusing tapi ndak ada hasilnya," lanjutnya.

Jokowi pun meminta agar berbagai pihak memberikan masukan mengenai angka-angka kenaikan biaya yang harus dibayar apabila Indonesia melakukan transisi energi ini. Dia berharap, masalah ini bisa dicarikan jalan keluar.

"Lagi, saya minta masukan dan kalkulasi detail angka-angka kenaikannya berapa, gap yang harus dibayar berapa untuk Indonesia saja, kalau ketemu syukur bisa dirumuskan, Pak ini dari jurus ini bisa diselesaikan, dari sisi ini bisa diselesaikan, itu yang kita harapkan. Kalau ketemu (rumusannya), saya sampaikan di G20 di Bali tahun depan," tegasnya.