DMO Batu Bara 25%, Pengusaha Gak Akan Rugi Jual US$ 70/Ton!

News - Anisatul Umah, CNBC Indonesia
19 November 2021 15:32
Kapal tongkang Batu Bara (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menerapkan kebijakan khusus untuk penjualan batu bara domestik atau Domestic Market Obligation (DMO) demi menjaga keamanan pasokan batu bara dalam negeri.

Kebijakan DMO batu bara meliputi dari alokasi pasokan dan juga harga. Harga DMO batu bara, khususnya untuk pembangkit listrik, saat ini dipatok maksimal US$ 70 per ton, dan alokasi DMO adalah 25% dari jumlah produksi batu bara setiap perusahaan tambang dalam setahun.

Saat ini tren harga batu bara sedang tinggi, sehingga ada selisih (gap) harga yang cukup jauh antara harga jual batu bara di dalam negeri dan diekspor. Kondisi ini membuat perusahaan akan cenderung memilih mengekspor ketimbang menjualnya ke industri dalam negeri. Pemerintah pun berencana untuk mengubah skema harga DMO ini, salah satunya dengan menambah opsi batas harga bawah (floor price) maupun business to business (B to B) untuk melindungi produsen.


Ketua Indonesian Mining and Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo berpandangan, dengan DMO yang hanya dialokasikan sebesar 25% dari produksi dan harga dipatok maksimal US$ 70 per ton tidak akan membuat pengusaha rugi.

Jika harga DMO diubah, maka menurutnya ini akan berdampak pada Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik, yang pada akhirnya bisa berdampak pada kenaikan tarif listrik masyarakat atau kenaikan subsidi listrik.

"Pilihan US$ 70 bisa jadi saat itu melihat bagaimana kondisi daya beli masyarakat dan industri harus beli energi yang ada. Kalau ini keputusan pemerintah, jelas ini akan pengaruh pada harga listrik," ungkapnya dalam wawancara bersama CNBC Indonesia, dikutip Jumat (19/11/2021).

Dia menilai, agar masalah DMO ini tidak hanya dilihat dari masalah harga saja, namun juga dari rantai pasok. DMO yang diterima PLN selama ini adalah batu bara yang cocok dengan PLTU yang ada, sehingga belum tentu semua batu bara bisa diterima.

Oleh karena itu, menurutnya yang penting adalah adanya fasilitas pencampuran batu bara kalori rendah dan tinggi, sehingga semua jenis batu bara bisa diterima PLN.

"Ke depan blending facility, output batu bara yang bisa absorb semua oleh PLN. Apakah di atas US$ 70 tepat, bisa jadi tepat, tapi harus lihat dampak ke harga listrik," tegasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, harga batu bara US$ 70 per ton sudah cukup adil karena sumber daya alam, termasuk batu bara, harus dibangun untuk kepentingan nasional terlebih dahulu dan akan kembali pada kepentingan kesejahteraan masyarakat, melalui mekanisme kelistrikan.

Terlebih, lanjutnya, porsi batu bara untuk domestik ke depannya diperkirakan tidak akan melampaui 25%, terutama ketika pemerintah akan memensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) secara bertahap.

"Kita melihat bahwa DMO ini kan dengan kebutuhan yang ada, ke depan DMO tidak akan lebih dari 25%," ujarnya.

Dan bahkan, jika pemerintah serius dalam memensiunkan PLTU batu bara, dilihat dari pelaku dan jumlah yang ada, maka porsi batu bara untuk domestik akan semakin kecil.

"Anggap saja (DMO) 25%, masih ada 75% potensi ekspor, dari sisi kita katakan US$ 70 per ton. Jadi perusahaan rugi? pada dasarnya gak rugi, tapi kurangi keuntungan ya," paparnya.

Menurutnya, perusahaan baru akan rugi jika harga jual berada di bawah ongkos produksi. Namun dengan harga jual US$ 70 per ton, menurutnya ini masih di atas ongkos produksi.

"Disparitas terjadi, maka tertarik ekspor. Pemerintah dengan sikap yang ada letakkan pada konstitusi, mestinya DMO jadi kewajiban, kepentingan nasional diprioritaskan," tuturnya.


[Gambas:Video CNBC]

(wia)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading