Susah Payah Ngegas Ekonomi RI, Eh Diganjal Borok Negara Lain!
Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) mengungkapkan, secara global pandemi melanda dunia pada 2019-2020, kini ekonomi perlahan membaik. Namun, sederet risiko masih akan terus diwaspadai BI.
Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo mengungkapkan, dalam melihat outlook ekonomi depan, BI sebagai bank sentral selalu melihat dengan kacamata yang konservatif.
BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan tumbuh pada kisaran 5,7% atau lebih rendah dibandingkan lembaga-lembaga internasional yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan tumbuh 5,8% hingga 5,9%.
"Pemulihan ekonomi secara global relatif berlanjut, sejak 2020 ada arah perbaikan. Meskipun ada risiko yang harus kita lihat. Masalah rantai pasok dan keterbatasan energi," jelas Dody dalam webinar bertema Sinergi Pemerintah, BI, dan OJK dalam Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional, Jumat (19/11/2021).
Selain masalah rantai pasok dan terbatasnya energi, BI juga melihat adanya inflasi yang akan melonjak tinggi. ke depan. Serta pemulihan ekonomi yang tidak merata di masing-masing negara di dunia.
Dody menjelaskan, bagaimana mulai terlihat adanya gangguan produksi pasokan yang relatif tidak mampu memenuhi saat permintaan tumbuh. Sayangnya hal permintaan yang meningkat tidak diimbangi dengan ketersediaannya kebutuhan.
Sektor riil, kata Doddy masih dihadapkan dengan ketidakpastian. Selama pandemi mereka tidak berproduksi, sehingga kecepatan untuk pulih terbatas. Akibatnya membuat harga barang yang dibutuhkan masyarakat akan naik.
Gangguan rantai pasok ini yang akan membuat inflasi melonjak tajam ke depan. Namun semua kemungkinan bisa terjadi, apakah inflasi tinggi ini akan berjangka waktu lama atau hanya bersifat sementara atau temporer.
"Ini jadi issue sejauh mana inflasi ke depan. Apakah ini persisten, seberapa lama persistennya. Jangan-jangan persistensinya cukup lama, sehingga relatif bisa mengatakan gambaran sebagai permanent inflation," jelas Dody.
Hal lain yang juga disoroti BI adalah tidak meratanya pemulihan ekonomi di masing-masing negara, karena distribusi vaksin yang masih belum merata di negara-negara berkembang.
Pasalnya, disaat negara-negara maju yang sudah mencapai vaksinasi yang tinggi, mobilitas masyarakat pun pasti akan pulih. Sementara negara yang lambat melakukan vaksin, maka tidak akan mungkin bisa untuk mengimbangi.
Bagi negara yang cepat pemulihannya, maka normalisasi kebijakan pun pasti akan dilakukan. Nah biasanya, setiap kebijakan yang diambil oleh negara maju, pasti berdampak ke negara berkembang.
"Setiap kebijakan yang diambil negara maju, terutama moneter selalu memunculkan spillover ke negara berkembang," jelas Dody.
"Sehingga negara berkembang belum perlu melakukan kebijakan antisipasi, terpaksa dengan konsekuensi pertumbuhan ekonomi dengan terganggu untuk tumbuh," kata Dody melanjutkan.
Kendati demikian, Dody memastikan, bersama stakeholder lainnya, akan terus menjaga harga kebutuhan masyarakat. Sehingga daya beli masyarakat tidak akan terganggu.
[Gambas:Video CNBC]
(mij/mij)
