Sejak Era Reformasi, Kenaikan UMP Zaman Jokowi Paling 'Irit'!

News - Hidayat Setiaji, CNBC Indonesia
18 November 2021 11:40
Dalam momentun aksi nasional 20/11/19 yang dilaksanakan diberbagai kota di Indonesia, Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GBSI) menegaskan sikap dan pandangannya dalam menolak seluruh skema kebujakan pemerintah dibawah kepemimpinan Jokowi-Maruuf Amin dan menuntut membantalkan rencana recisi UU ketenagakerjaan No.13 tahun 2003, membatalkan kenaikan upah 2019 berdasarkan PP78/2015 dengan 8,51% dan berikan upah buruh sesuai dengan kebutuhan hidup minimum buruh beserra keluarganya, cabut PP No. 78tahun 2015 tentang pengupahan, Cabut Kepmen 231tahun 2003 tentang tata cara penangguhan upah minimum, cabut SK gubernur jawa barat tentang upah minimum padat karya dan stop PHK pemberangudan serikat dan kriminalisasi terhadap buruh. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Kenaikan UMP 1,09% sebenarnya lebih baik ketimbang 2021. Tahun ini, rata-rata UMP di seluruh provinsi adalah Rp 2.684.740,31 per bulan. Naik tipis 0,46% dibandingkan 2020.

Akan tetapi, laju kenaikan UMP memang semakin menurun. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) 2015-2021, UMP naik rata-rata 8,66% setiap tahunnya. Jauh lebih rendah ketimbang masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang 12,69% per tahun.


Sementara pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri 2001-2004, rata-rata UMP naik 21%. Kemudian pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid 1999-2001, kenaikan UMP mencapai 24,82% saban tahunnya.

Sedangkan kala pemerintahan Presiden BJ Habibie yang singkat itu (1998-1999), kenaikan UMP rata-rata 15,42% per tahun. Jadi kenaikan UMP pada masa pemerintahan Presiden Jokowi sejauh ini adalah yang terendah pada era Reformasi.

TIM RISET CNBC INDONESIA


(aji/aji)
HALAMAN :
1 2
Artikel Selanjutnya

Sederet Curhat Bos Buruh soal Upah Minimum 2022, Naik Berapa?

Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading