Poin-Poin Usulan RI untuk Capai Target Ambisius Netral Karbon

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia punya target mengejar netral karbon pada 2060 mendatang atau lebih cepat. Ada empat klausul pernyataan pemerintah Indonesia, di mana tiga di antaranya telah dibacakan dalam konferensi iklim PBB Conference of the Parties (COP26) di Glasgow, Skotlandia.

Hal tersebut disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Tata Kelola Mineral dan Batu Bara (Minerba) Irwandy Arif.

Tiga komitmen tersebut menurutnya disampaikan oleh Kementerian ESDM.

"Adapun empat klausul ini pertama, untuk secara cepat menaikkan penyebaran pembangkit listrik energi bersih dan langkah-langkah efisiensi energi di ekonomi kita dan juga untuk mendukung negara lain melakukan hal yang sama, mengakui kepemimpinan negara-negara yang membuat komitmen ambisius, termasuk dukungan dewan transisi," jelasnya dalam Webinar, Jumat (12/11/2021).

Pilihan Redaksi PLTU Setop, Batu Bara Masih Dipakai Buat "LPG" - Petrokimia Ironi, RI Ambisius Capai Netral Karbon Tapi Subsidi BBM Cs

Kedua, lanjutnya, untuk secara cepat meningkatkan teknologi untuk mencapai transisi energi dari pembangkit listrik batu bara pada 2030 atau sesegera mungkin setelahnya.

"Dan 2040 (sesegera mungkin setelahnya secara global) konsisten dengan target iklim kita dan perjanjian Paris akui kepemimpinan ditunjukkan negara-negara yang berkomitmen ambisius melalui powering past coal alliance," lanjutnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, untuk butir ketiga ini belum dibacakan menjadi statement pemerintah, yakni untuk menghentikan penerbitan izin baru proyek pembangkit listrik berbasis batu bara baru, menghentikan dukungan langsung pemerintah yang baru untuk pembangkit batu bara, dan seterusnya.

"Empat, perkuat upaya domestik dan internasional dalam kerangka dukungan keuangan teknis dan sosial yang kuat kepada pekerjaan sektor dan masyarakat kena dampak," ucapnya.

Selain itu, imbuhnya, melakukan transisi yang adil dan inklusif dari batu bara tanpa henti dengan menguntungkan mereka. Serta memperluas akses energi bersih dan negara-negara dukung deklarasi yang adil dalam COP26.

"Kalau kita nilai dari negara-negara di Eropa 2050, dan mengatakan di negara-negara mereka bisa dipercepat 2030 dan negara-negara berkembang seperti Indonesia bisa percepat di 2040," tuturnya.

Akan tetapi, imbuhnya, dalam pandangan yang dia dengar secara langsung pemerintah, Indonesia dengan kondisi dan syarat tertentu dalam mengganti PLTU ke EBT butuh dana dari dalam dan luar negeri.

"Kalau gak terpenuhi, maka tetap menuju ke 2050 dan 2060," tandasnya.

(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Benci Tapi Rindu, Batu Bara Jadi Lapangan Kerja Banyak Orang