Internasional

India Ngotot Tak 'Buang' Batu Bara Bila Tak Diberi US$ 1 T

News - Thea Fathanah Arbar, CNBC Indonesia
11 November 2021 18:20
Indian Prime Minister Narendra Modi delivers a joint statement with French President Emmanuel Macron (not pictured) at the Chateau of Chantilly, near Paris, France August 22, 2019. REUTERS/Pascal Rossignol/Pool

Jakarta, CNBC Indonesia - India akan menetapkan target netral karbon pada 2070. Namun untuk mencapai hal tersebut, Perdana Menteri Narendra Modi meminta negara-negara maju untuk menyediakan dana US$ 1 triliun atau setara Rp 14.286 triliun (asumsi Rp 14.280/US$).

Hal ini disampaikan Modi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Iklim COP26 di Glasgow, Skotlandia pekan lalu.

"Adalah harapan India bahwa negara-negara maju di dunia menyediakan US$ 1 triliun sebagai pendanaan iklim sesegera mungkin," kata Modi, sebagaimana dikutip dari Bloomberg.


"Keadilan akan menuntut agar negara-negara yang tidak memenuhi komitmen iklim mereka harus ditekan," tambahnya.

Hal yang sama juga dikatakan oleh menteri lingkungan serikat pekerja India, Bhupender Yadav. Dalam pertemuan Negara-negara Berkembang yang Sepemikiran (Like-Minded Developing Countries/LMDC), delegasi India tersebut mengatakan pendanaan iklim tidak dapat berlanjut pada tingkat yang diputuskan pada 2009, yaitu US$ 100 miliar.

"Itu harus setidaknya US$ 1 triliun," katanya.

Beberapa negara berkembang ikut mendukung tuntutan India mengenai pendanaan pada KTT iklim COP26. Dana tersebut nantinya ditujukan untuk mendukung transisi energi guna mengurangi emisi gas rumah kaca.

Guinea, atas nama G77 dan China, mengangkat pentingnya pendanaan iklim untuk keberhasilan pembicaraan COP26 dan untuk implementasi Kontribusi yang Ditentukan secara Nasional (NDC) yang efektif.

Bolivia, yang mewakili LMDC, mengatakan bahwa janji negara-negara maju yang dibuat pada tahun 2009 untuk memobilisasi US$ 100 miliar per tahun pada tahun 2020 belum tercapai dan batas waktu kini telah bergeser ke 2025.

Sementara itu, negara-negara berkembang didorong untuk meningkatkan ambisi mereka pada tindakan iklim.

Aliansi Negara-negara Pulau Kecil (AOSIS) juga menyoroti dana US$ 1,6 triliun digunakan untuk mensubsidi bahan bakar fosil secara global sejak adopsi Perjanjian Paris. Mereka juga meminta keputusan di COP26 untuk menyerukan penghapusan semua subsidi bahan bakar fosil di negara-negara ekonomi utama pada tahun 2023.

Para ekonom mengatakan pendanaan iklim selalu menjadi masalah penting dalam negosiasi. Pada COP26 bahkan ada reaksi besar dari negara-negara berkembang atas janji-janji keuangan yang tidak terpenuhi oleh negara-negara maju.

Hingga saat ini COP26 masih berlangsung dan baru akan melakukan penutupan pada Jumat (12/11/2021) besok. Badan iklim PBB menerbitkan draft pertama berisi keputusan politik banyak negara, Rabu (10/11/2021). Draft ini rencananya akan dikeluarkan pada akhir KTT.

Negosiator dari hampir 200 negara akan bekerja berdasarkan rancangan draft tersebut untuk mencapai kesepakatan akhir sebelum KTT berakhir.


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Ada Tanda-Tanda Kumat, Corona India Pecah Rekor Lagi


(tfa/tfa)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading