PDIP 'Sentil' Menteri Ekonomi: Sibuk Pencapresan Mundur Saja!

Jakarta, CNBC Indonesia - Dinamika politik tanah air menyongsong Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden-Wakil Presiden 2024 mulai menghangat. Baru-baru ini, Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya Ahmad Muzani bilang para menteri di Kabinet Indonesia Maju dibebaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas.

Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengingatkan, sejak dilantik menjadi menteri, yang bersangkutan bersumpah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pembantu presiden. Sebab, Jokowi berjanji kepada rakyat untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya.

" Maka tugas menteri sebagai pembantu presiden tidaklah mudah, apalagi menteri-menteri bidang ekonomi. Saat ini bangsa kita masih didera pandemi Covid-19 meskipun telah menunjukkan flattening the curve, akan tetapi pemulihan ekonomi akibat pandemi tidak serta-merta langsung pulih," kata Said kepada wartawan, Selasa (9/11/2021).

Menteri-menteri bidang ekonomi, menurut dia, memiliki tanggung jawab besar, perlu bekerja ekstra keras untuk memulihkan perekonomian nasional. Menurut Said, dengan memikirkan pemulihan ekonomi nasional saja, para menteri ekonomi tidak akan memiliki waktu, tenaga, dan kesempatan untuk memikirkan yang lain.

Agenda pemulihan ekonomi nasional, kata Said, adalah menyangkut hajat hidup rakyat banyak. Perhatian terhadap hajat hidup orang banyak ini, menurutnya, tidak bisa dirangkap dengan pekerjaan atau urusan lainnya, seperti mengurusi pencapresan.

"Saya kira akan lebih gentle bila para menteri, khususnya pada bidang ekonomi, lebih baik mundur dan mengurusi pencapresannya daripada mengurusi tugas dan tanggung jawabnya sebagai menteri, sekaligus memanfaatkan posisinya sebagai menteri ekonomi untuk masuk dalam bursa pencapresan," ujar Ketua Banggar DPR RI itu.

"Risikonya pilihan program dan kebijakan untuk menyukseskan program Presiden Joko Widodo akan ternomorduakan atau setidaknya rawan digunakan untuk kepentingan dia dalam pencapresan. Tentu ini sangat tidak elok dan, bila hal ini terjadi, sebaiknya Presiden segera mengganti menteri yang bersangkutan," lanjutnya.

Said lantas mencontohkan konflik kepentingan salah satu menteri ekonomi di Kabinet Jokowi. Namun, dia tidak menyebut sosok yang dimaksud.

"Misalnya saja saya menemukan konflik kepentingan, seorang menteri bidang ekonomi memasang video dirinya di layar ATM bank Himbara, saya kira ini tidak elok. Sudah sepantasnya bila yang dipasang di layar ATM adalah Presiden Joko Widodo, bukan dirinya. Sebab, dia hanya pembantu presiden. Ini sekadar contoh kecil konflik kepentingan itu," ujar Said.

Berita selengkapnya >>> Klik di sini