9,2 GW PLTU Batu Bara RI Disetop, Penggantinya Sudah Siap?

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memiliki target ambisius untuk mempensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara. Pemerintah menargetkan sebesar 9,2 Giga Watt (GW) PLTU akan dihentikan lebih awal sebelum 2030.

Hal ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam rangkaian KTT Iklim COP 26 di Glasgow, Skotlandia.

Target ini jauh lebih tinggi dibandingkan rencana PT PLN (Persero) mempensiunkan 1 GW hingga 2030. Juga lebih tinggi dari yang disebutkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebesar 5,5 GW dalam delapan tahun ke depan.

Jika benar RI mau mempensiunkan 9,2 GW PLTU, lantas pembangkit apa yang akan menjadi penggantinya? Apakah penggantinya sudah siap?

Mantan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Tumiran berpandangan bahwa pemikiran untuk mempercepat pemensiunan PLTU batu bara belum tentu tepat. Menurutnya, perlu kajian yang komprehensif.

Pilihan Redaksi Beda dengan RI, Australia Janji Tak Tutup Tambang & Stop PLTU 2019 Jokowi Sebut RI Masih Butuh Batu Bara, Sekarang Berubah? Ini Dia Konsumen Batu Bara Terbesar Dunia, Ada RI?

Pasalnya, bila PLTU dipensiunkan, yang menjadi pertanyaan adalah apakah pembangkit listrik lainnya, terutama pembangkit energi baru terbarukan (EBT) yang selama ini digadangkan jadi pengganti PLTU, mampu menggantikan posisi PLTU yang bisa memasok listrik dalam jumlah besar dan terus menerus.

"Saya berpendapat sebenarnya pemikiran percepatan pensiunkan PLTU belum tentu tepat, harus ada kajian komprehensif," tutur pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) ini kepada CNBC Indonesia, Senin (08/11/2021).

"Kalau di Jawa pakai pembangkit EBT, pembangkit apa yang bisa masuk di Jawa dan bisa continues, panas bumi gak banyak lagi di Jawa dan pembangkit hidro di Jawa juga terbatas," lanjutnya.

Oleh karena itu, dia menegaskan agar rencana ini dipertimbangkan ulang karena permintaan listrik masih akan tumbuh, sehingga butuh energi yang mampu menopang beban energi yang besar.

Dia mengatakan, saat ini memang permintaan listrik RI masih sekitar 1.100 kilo Watt hour (kWh) per kapita, tapi diproyeksikan masih akan terjadi kenaikan pada beberapa tahun ke depan.

"Kalau (pembangkit/ pasokan listrik) di Jawa ditekan, kalau demand naik jadi 2.000-2.500 kWh per kapita, maka harus siapkan pembangkit yang continues, gak bisa intermittent (berjeda). Coba bandingkan saja dengan China dengan penduduk 1,5 miliar punya 1.000 GW pembangkit batu bara," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan rencana penghentian PLTU ini guna mencapai tujuan ekonomi rendah karbon dan net zero emission atau netral karbon di mana Indonesia menargetkan bisa mencapai netral karbon pada 2060 atau lebih cepat.

"Dengan mempertimbangkan peralihan lanskap energi global menuju ekonomi rendah karbon dan Net Zero Emission (NZE), Indonesia melakukan exercise kembali yaitu sekitar 9,2 Giga Watt (GW) Pembangkit Listrik Tenaga Uap dapat diberhentikan lebih awal sebelum tahun 2030," tuturnya, seperti dikutip dari laman Instagram resmi Kementerian ESDM @kesdm, Minggu (07/11/2021).

Menurut Arifin, kemitraan diharapkan mampu memenuhi komitmen Indonesia dalam mereduksi emisi gas rumah kaca sesuai Nationally Determined Contribution (NDC) pada 2030 sebesar 29% dari Business as Usual (BAU) dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan bantuan internasional.

"Program ini diharapkan akan membantu kami mengembangkan Rencana Energi Jangka Panjang dalam memastikan pencapaian ambisi Indonesia, serta meningkatkan kerja sama dengan mitra domestik dan internasional," ujarnya.

(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Energi Terbarukan RI Masih Lesu, Ini Data Terkini