Jadi Begini Cerita Keterlibatan Luhut di Bisnis PCR

Jakarta, CNBC Indonesia - Belakangan ini heboh kabar tentang keterlibatan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam bisnis tes Polymerase Chain Reaction (PCR) Covid-19. Luhut disebut memiliki saham di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) yang berbisnis di tes PCR ini.

Setelah sebelumnya Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menjelaskan posisi Luhut dalam PT GSI ini, kini Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto ikut buka suara.

"Saya merasa saya harus menulis mengenai hal ini. Saya akan cerita dari awal, sehingga teman-teman bisa memahami perspektif mendesaknya kita akan kebutuhan Test PCR yang terjangkau dalam pandemi ini," tuturnya dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (08/11/2021).

Dia pun mengawali cerita saat pengalamannya kali pertama melakukan tes PCR. Saat itu sekitar Maret 2020 di mana awal pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia, dirinya juga baru diangkat sebagai Komisaris BNI dan mendapatkan fasilitas untuk tes PCR dari BNI.

"Bersama istri saya menuju salah satu rumah sakit di Jakarta untuk melakukan test PCR ini. Belakangan saya ketahui, biayanya cukup mahal waktu itu, kalau tidak salah mencapai kisaran 5-7 juta (rupiah) untuk satu orang. Hasilnya dijanjikan 3 hari, namun setelah 5 hari baru keluar. Alhamdulillah negative hasilnya," kisahnya.

Kejadian ini menurutnya membuatnya berpikir, bila kapasitas tes PCR terbatas, maka orang harus menunggu berhari-hari sebelum mengetahui hasil tes PCR dan tentunya ini akan membuat negara ini keteteran dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Menurutnya, kondisi ini akan mengakibatkan keterlambatan penanganan pasien, karena butuh waktu yang lama untuk mengetahui apakah seseorang terkena Covid-19 atau tidak. Akibatnya, imbuhnya, tentu saja penularan akan tinggi dan bisa jatuh korban yang banyak.

"Tanpa berpikir panjang, saya lapor ke Pak Luhut situasi yang ada pada waktu itu. Saya sampaikan, kita harus bantu soal test PCR ini. Kalau mengandalkan anggaran pemerintah, akan butuh waktu lama untuk bisa menambah kapasitas PCR ini, dari proses penganggaran, tender, sampai kemudian sampai pembayaran. Saya cukup yakin soal ini berdasarkan pengalaman 5 tahun lebih di pemerintahan hehehe..." tuturnya.

"Pak Luhut akhirnya memerintahkan saya untuk cari alat PCR ini. Pak Luhut menyampaikan kita donasikan saja alat PCR ini ke Fakultas Kedokteran di beberapa kampus karena waktu itu mereka lah yang pasti memiliki skill untuk menjalankan test PCR ini dan ke depannya bisa digunakan untuk penelitian yang lain. 'Soal uang, nanti kita sumbang saja To,' perintah Pak Luhut kepada saya pada waktu itu. Saya tahu kemudian Pak Luhut kontak teman-teman beliau untuk bersama-sama membantu membeli alat PCR ini. Di sinilah kemudian proses pencarian PCR ini kita mulai..." paparnya.

Dia mengatakan, dirinya pun langsung mengontak Dekan FK UI, Unpad, UGM, Unair, Undip, Udayana, dan USU.

"Saya mengirimkan WA kepada mereka dan menjelaskan maksud dan tujuan saya untuk mendonasikan alat PCR ini. Beberapa ada yang merespons dengan cepat, namun beberapa ada yang tidak merespons sama sekali, mungkin dianggapnya prank kali ya hehehe..." tuturnya.

Para dekan tersebut menurutnya kemudian mengenalkan dirinya kepada PIC masing-masing. Di sinilah kemudian dirinya mengenal dr. Anis yang menjadi Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI), dr. Lia dari Universitas Padjadjaran (Unpad), dr. Happy dari Universitas Diponegoro (Undip), Prof. Inge dari Institute of Tropical Disease Universitas Airlangga (Unair), dr. Lia dari Universitas Sumatera Utara (USU), dan Prof. Ova dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

"Mereka itulah yang kemudian mengajarkan saya lebih detail mengenai test PCR ini, alat-alat apa saja yang diperlukan, serta rekomendasi merek yang bagus. Berdasarkan diskusi dengan mereka, waktu itu diputuskan bahwa kita akan beli alat PCR dari Roche," ungkapnya.

Pemesanan untuk alat PCR Roche dilakukan pada akhir Maret 2020. Dalam perjalanannya, dirinya kemudian bertemu dengan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri BUMN pada saat itu, yang kini sudah menjabat sebagai Menteri Kesehatan.

"Beliau rupanya juga diperintahkan Pak Erick untuk mencari alat PCR ini guna rumah sakit-rumah sakit BUMN. Jadi dibandingkan nanti kita rebutan alat PCR, saya menawarkan ke Pak Budi supaya kita pesen bareng-bareng ke Roche, sehingga ordernya bisa lebih besar dan harapannya tentu saja kita bisa nawar harga yang lebih baik," jelasnya.

Pada akhir April 2020, alat-alat PCR ini mulai datang dan mulai didistribusikan ke Fakultas-Fakultas Kedokteran yang disebutkan di atas.

"Itupun berkat lobi sana-sini dari Kemenlu, Kementerian BUMN, dan berbagai pihak lain yang dilakukan untuk meminta Roche agar barang yang sudah kita pesan tidak direbut negara lain. Karena kita mendengar ada satu negara timur tengah yang sudah menyediakan 100 juta dolar dan bersedia membayar cash di depan untuk membeli alat-alat PCR yang tersedia di pasar saat itu," paparnya.

Setelah alat datang, lanjutnya, bukan berarti barang bisa langsung digunakan, karena harus menunggu reagen PCR-nya juga datang. Kemudian, pada awal Mei reagennya baru datang.

Masalah pun belum selesai, para lab itu kemudian juga menyampaikan bahwa mereka butuh Viral Transport Medium (VTM).

"Saya tanya ke mereka barang apa pula itu. Mereka menjelaskan bahwa VTM ini adalah alat untuk menampung hasil swab yang akan mendeaktifkan virusnya sebelum kemudian bisa dilakukan ekstraksi RNA. Rupanya banyak sekali perintilan material-material yang dibutuhkan untuk melakukan test PCR ini, bukan hanya reagen saja, di mana kalau salah satu barang gak ada, test PCR tidak bisa dilakukan," jelasnya.

"Long story short berbagai perintilan barang itu bisa kita dapatkan dan lab-lab di berbagai fakultas kedokteran itu bisa mulai melakukan test. Namun karena proses ekstraksinya masih manual, masing-masing lab paling hanya bisa melakukan 100-200 test per hari. Jauh dari target yang kita minta yaitu 700-1000 test per hari," tuturnya.

Dia mengatakan, masalah kemudian muncul karena alat ekstraksi RNA yang dipesan dari Roche tidak bisa didapatkan. Kalau tidak salah, imbuhnya, karena suplai barangnya sangat terbatas dan diperebutkan oleh negara-negara lain juga.

"Kita waktu itu memutuskan untuk cari merek lain. Setelah tanya-tanya dari masing-masing lab, dapatlah rekomendasi merek Qiagen dari Jerman. Kita pesan barangnya, namun ternyata mereka tidak bisa memenuhi reagennya. Alat ekstraksi RNA ini memang menggunakan closed system, artinya hanya bisa digunakan dengan reagen yang diproduksi mereka sendiri," paparnya.

Selama beberapa bulan, lab-lab itu masih menggunakan ekstraksi RNA secara manual untuk test PCR-nya. Dirinya bersama beberapa teman akhirnya putar otak ke Tiongkok, mencari alat ekstraksi RNA dan reagennya.

Setelah tanya sana sini, akhirnya mereka mendapatkan satu perusahaan yang merupakan afiliasi salah satu universitas di sana. Jadi, itu semacam badan usahanya yang bergerak di bidang bioteknologi. Dia menyebut, harga alat ekstraksi RNA-nya lebih murah, kira-kira 1/10 dari harga alat ekstraksi yang diproduksi Qiagen, meskipun kapasitasnya 1/3.

Begitu juga harga reagen untuk ekstraksi RNA-nya. Yang lebih menarik, lanjutnya, mereka juga memproduksi reagen untuk PCR yang bisa digunakan baik dari LC 96 dan LC480 (kedua alat ini adalah open system).

"Dengan suplai dari Tiongkok ini, kita bisa memberikan donasi lebih banyak alat PCR dan ekstraksi RNA kepada lab-lab kampus itu. Awal Juni, barang-barang ini mulai datang ke Indonesia," tuturnya.

Sebelum memutuskan beli, dia mengaku pihaknya telah meminta FKUI untuk melakukan pengujian terhadap barang-barang ini.

"Hasilnya pun di luar dugaan kami cukup baik. Alat ekstraksi RNA-nya mudah digunakan, dan bisa melakukan ekstraksi dalam waktu 1 jam. Reagen PCR-nya pun ternyata memiliki sensitivitas yang lebih baik dibandingkan yang beredar di pasaran pada waktu itu," jelasnya.

Ketika di awal, pihaknya menyampaikan kepada lab-lab ini bahwa timnya hanya akan mendukung mereka dengan alat PCR dan alat ekstraksi RNA, beserta reagen-reagennya untuk 10 ribu tes buat masing-masing lab.

"Ini berdasarkan kecukupan donasi yang Pak Luhut dan teman-temannya sumbangkan. Namun, karena kita menemukan suplai baru dari Tiongkok yang saya sebutkan di atas, kita bisa men-support untuk lebih banyak reagen. Pak Luhut kemudian juga menerima telp dari teman-teman beliau di Tiongkok yang mau menyumbang untuk penanganan Covid-19 di Indonesia, sehingga kita bisa memperoleh lebih banyak reagen. Satu lab saat itu saya kira bisa menerima 30-50 ribu reagen PCR dan ekstraksi RNA untuk melakukan test ini. Setelahnya, kami minta lab-lab tersebut harus bisa mandiri. Kita tidak bisa men-support seterusnya karena donasi yang terbatas," paparnya.

Seto pun akhirnya menjelaskan mengapa dia akhirnya bercerita panjang lebar seperti penjelasan di atas.

"Mengapa sih saya cerita panjang lebar seperti di atas? Pertama, saya ingin menceritakan kepada teman-teman bagaimana susahnya situasi dan keterbatasan test PCR saat itu. Kedua, banyak pihak yang bergotong royong untuk membantu pemerintah meningkatkan kapasitas PCR saat itu. Kementerian BUMN, melalui perintah Pak Erick dan Pak Budi Sadikin, membeli cukup banyak alat PCR saat itu. Lalu Pak Luhut dan teman-temannya juga memberikan donasi yang nilainya cukup besar untuk meningkatkan kapasitas PCR di banyak fakultas kedokteran di Indonesia, dan saya yakin banyak pihak lain yang juga berusaha keras untuk membantu dengan berbagai cara supaya kapasitas test Covid-19 melalui PCR di Indonesia pada waktu itu bisa ditingkatkan. Kami tidak ada memikirkan untung-rugi waktu itu," jelasnya.

Dalam perjalanan mencari alat PCR untuk donasi ke para lab di kampus-kampus saat itu, dia menyebut, salah satu teman Menko Luhut mengajak untuk ikut berpartisipasi dalam pendirian lab test Covid-19 yang memiliki kapasitas tinggi (5.000 tes per hari) dan bisa melakukan genome sequencing (belakangan ini kemudian sangat berguna untuk mendeteksi varian delta dan layanan ini diberikan gratis kepada Kemenkes untuk mendeteksi varian baru).

"Usul saya ke Pak Luhut, kita ikut berpartisipasi untuk pendirian lab ini. Maka tanpa pikir panjang, Pak Luhut menyampaikan ke saya, kita bantu lah to mereka ini. Akhirnya melalui Toba Sejahtera (yang memiliki dana untuk kebutuhan ini), Pak Luhut ikut mendukung pendirian lab tersebut. Maka lahirlah GSI, setelah itu, kami tidak monitor lagi mengenai GSI ini," paparnya.

"Jujur ketika Jodi (Jubir Pak Luhut) mengirimkan WA pertanyaan dari Tempo mengenai keterkaitan GSI dan Pak Luhut, saya laporkan mengenai hal ini ke Pak Luhut. Beliau sempat tanya ke saya, 'emangnya Toba Sejahtera punya saham di GSI to?' Beliau tidak ingat rupanya. Saya menjelaskan kronologis yang saya ingat waktu itu. Pak Luhut lalu meminta saya dan Jodi menjelaskan kepada Tempo sesuai dengan fakta yang ada," bebernya.