Upah Minimum 2022 Naik 10%? Pengusaha Nyerah Angkat Tangan

News - Emir Yanwardhana, CNBC Indonesia
02 November 2021 17:10
Ratusan buruh melakukan aksi jalan mundur menuju Istana Negara di Jalan. Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (6/2/2018). Mereka melakukan aksi untuk menuntu tiga hal yaitu turunkan harga beras dan listrik, tolak kebijakan upah murah dan pilih calon pemimpin yang amanah dan pro buruh dan anti PP 78/2015.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kalangan pengusaha menilai permintaan buruh mengenai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 sebesar 7%-10% tidak berdasar. Meski belum berani berasumsi berapa angka peningkatan UMP yang diinginkan.

Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Dapenas RI) Adi Mahfudz, menjelaskan UMP merupakan domain pemerintah untuk menetapkan. Peningkatan UMP sampai 10% tentu tidak realistis dengan kondisi pandemi yang terjadi saat ini.

Dari sisi pelaku usaha di beberapa sektor masih terdampak pandemi, dan menurut dia untuk stabil butuh 2-3 tahunan itu tidak mudah.


"Upah minimum dikatakan minimum, seyogyanya tidak serta merta harus naik atau turun namanya saja penetapan jadi ditetapkan. Standard-nya upah minimum biar tidak ada gejolak tantangan perekonomian di Indonesia," kata Adi dalam konferensi pers, Selasa (2/11/2021).

Adi mengatakan penetapan upah minimum itu harusnya menyasar pada buruh lajang dan dengan pengalaman 0 - 1 tahun. Namun yang sering jadi perbincangan tiap tahun adalah bagi kalangan buruh yang memiliki pengalaman di atas 1 tahun bahkan 10 - 20 tahun.

Namun median upah di Indonesia sudah tinggi bahkan melebihi negara maju. Medium upah adalah jenjang rata-rata upah minimum yang biasanya di antara 0-2%.

"Negara maju itu di bawah 0,6%, kami Indonesia di Filipina di atas 1%. Ini seyogyanya disparitas kita antar wilayah sudah terlalu tinggi. Makanya kurang begitu selaras tujuan UU Cipta Kerja yaitu mendatangkan investasi," jelasnya.

Apindo juga sudah melakukan survei pada 4 pasar di DKI Jakarta. Dari hasil survei itu menghasilkan rata-rata standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) itu berada pada angka Rp 3,6 juta, di bawah penetapan UMP DKI Jakarta saat ini sekitar Rp 4,4 juta. Uji petik yang dilakukan pada Pasar Senen, Pasar Cipinang, Pasar Koja, dan Pasar Sukapura.

"KHL di pasar Senen itu Rp 3.654.386, sedangkan di Sukapura dari 64 item KHL itu Rp 3.593.746, pasar Koja Rp 3.729995, Cipinang Rp 3.632.550, jika keempat pasar di DKI itu rata-rata kebutuhan hanya Rp 3,6 an. Itu jelas artinya jenjang kenaikan tahun berjalan itu 21%, itu terlalu tinggi," katanya.

Sehingga kenaikan 7%-10% sangat tidak mungkin. Selain itu untuk perhitungan UMP kali ini berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi masing-masing provinsi.

"Kita tidak bisa berasumsi karena harus berdasarkan inflasi daerah masing-masing. kita tunggu penetapan itu dari BPS. Komponen pertumbuhan ekonomi juga masih menunggu PDRB masing-masing regional," katanya.

Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani, mempertanyakan dasar besaran kenaikan UMP sampai 10% itu mengacu pada peraturan mana. Data yang digunakan menjadi argumen juga berdasarkan survey yang dilakukan secara sepihak oleh serikat pekerja.

"UMP ini dari serikat pekerja mereka punya survey sendiri dan klaim sendiri itu dasar mereka, padahal seharusnya yang menjadi acuan sekarang itu PP 36/2021 tentang pengupahan," jelas Hariyadi dalam konferensi pers, Selasa (2/10/2021).


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Jreng! Kabar Buruk Buat Buruh, UMP 2022 Bakal 'Cuma' Naik 1%


(hoi/hoi)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading