Ini Bocoran Hunian TNI & Polri di Ibu Kota Baru, Bikin Ngaga

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah merancang skema perumahan untuk menteri, ASN, TNI, Polri, Paspampres hingga BIN di Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim). Rencananya pembangunan rumah tersebut akan dibangun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di wilayah IKN yang berada di Penajam Paser Utara.

Dalam dokumen PUPR yang diterima CNBC Indonesia dijelaskan, di kawasan KIPP akan dibangun sebanyak 100.000 unit rumah hingga 2045, dengan target populasi yang akan menghuninya sebanyak 320.000 orang. Adapun kawasan permukiman di terbagi menjadi empat zona yakni Zona 1A, Zona 1B, Zona 2, dan Zona 3.

Dari dokumen PUPR tersebut, terlihat bahwa rumah ASN, TNI, dan Polri akan menyebar atau tersedia di empat zona tersebut. Dari jumlah hunian yang dialokasikan, komposisinya yakni 70% untuk ASN, TNI, dan Polri dan 30% lainnya untuk masyarakat umum dengan rincian,  73.026 berbanding 9.327 hingga 27.000.

Pemerintah menyebut, pembangunan akan mulai dilakukan di Zona 1A dengan jumlah sebanyak 11.269 unit rumah. Ini dikhususkan bagi ASN, TNI, dan Polri.

Sebanyak 2.036 unit rumah akan dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara 9.232 akan dibangun melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Dengan rincian yakni, sebanyak 888 unit untuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), 382 unit untuk Polri, 1.444 unit untuk TNI. Lalu 139 rumah untuk Badan Intelijen Negara (BIN), dan 8.774 unit untuk ASN pemerintahan.

Secara rinci, pemerintah akan membangun perumahan dengan berbagai jenis tipe, mulai dari rumah tapak, rumah vertikal (rumah susun/rusun), dan hostel. Rumah tapak yang dibangun akan menjadi tempat tinggal pimpinan tinggi Indonesia seperti menteri, dengan luas bangunan sebesar 400 meter persegi dan luas tanah sebesar 1.000 meter persegi.

Kemudian untuk rumah susun akan dibangun dengan berbagai tipe. Tipe 50 untuk pejabat fungsional seperti ASN, tipe 70 untuk pejabat eselon III, tipe 120 untuk pejabat eselon II, dan tipe 120 untuk pejabat eselon I dan jabatan setara lainnya.

Adapun hostel akan dibangun dengan luas bangunan 250 meter persegi untuk tiap unit. Satu unitnya bisa dihuni oleh 32 orang. Nah, hostel ini akan dihuni oleh personel pertahanan dan keamanan (HANKAM) seperti TNI, Polri, Paspampres, dan BIN.

Deputi Bidang Pengembangan Nasional atau Bappenas Regional Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata menyebut alasan TNI-Polri pindah lebih dulu. Karena kedua lembaga itu untuk memastikan keamanan di wilayah.

"Itu kajian persiapan, kan pemindahannya baru 2023, yang duluan pindah adalah TNI, Polri untuk memastikan keamanan. Kan kita 2024 Agustus (upacara kenegaraan), kita udah mepet. Jadi kita harus prioritaskan lagi, yang penting pemerintahan itu bisa berjalan. Itu persiapannya," kata Rudi beberapa waktu lalu.