Kasus Khashoggi 3 Tahun Gantung, Biden-Salman Pura-pura Lupa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dicap gagal dan ingkar janji oleh para analis dalam mencari pertanggungjawaban atas pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.

Kurang dari 2 tahun lalu, Biden sempat berjanji akan menghukum para pemimpin senior Arab Saudi atas pembunuhan jurnalis tersebut

Namun pada Sabtu (2/10/2021), penasihat keamanan nasional Presiden Biden Jake Sullivan malah dilaporkan bertemu dengan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman (MBS).

"Perjalanan ini benar-benar sebuah tamparan bagi kita semua yang telah mengadvokasi keadilan untuk Jamal Khashoggi," kata Raed Jarrar, direktur advokasi di Democracy for the Arab World Now (DAWN), kelompok yang secara resmi didirikan setelah kematian Khashoggi, sebagaimana dilansir dari Al Jazeera.

Baca: Raja Salman Buat Deal Fantastis dengan AS, Soal Apa Arab?

Sebagai informasi, Jamal Ahmad Khashoggi adalah wartawan Saudi, kolumnis Washington Post, penulis, dan mantan manajer umum dan pemimpin redaksi Al Arab News Channel yang dibunuh pada 2 Oktober 2018, tepat 3 tahun lalu. Dia dibunuh dan tubuhnya dipotong-potong setelah mengambil dokumen di konsulat Saudi di Istanbul.

Awal tahun ini, pemerintah merilis laporan singkat tentang penilaian komunitas intelijen AS atas pembunuhan Khashoggi.

"Kami menilai Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman menyetujui operasi di Istanbul, Turki untuk menangkap atau membunuh jurnalis Saudi Jamal Khashoggi," kata laporan itu.

Namun temuan itu ditolak oleh pemerintah Saudi, yang menyalahkan pembunuhan itu dilakukan oleh oknum pejabat nakal.

Sebanyak delapan terdakwa yang tidak disebutkan namanya telah dijatuhi hukuman antara tujuh dan 20 tahun penjara di Arab Saudi karena dugaan keterlibatan dalam pembunuhan Khashoggi.

Para pejabat Saudi awalnya bersikeras bahwa Khashoggi meninggalkan konsulat Istanbul tanpa cedera. Lebih dari 2 minggu kemudian, kerajaan mengakui pembunuhan itu. Namun mereka berkilah itu adalah hasil dari operasi tidak sah dan terjadi tanpa sepengetahuan pejabat tinggi.

Rilis laporan AS memperbaharui seruan kepada Washington untuk meminta pertanggungjawaban putra mahkota. Namun pemerintahan Biden memutuskan untuk tidak menjatuhkan sanksi pada bin Salman, dengan alasan mereka berusaha untuk mengkalibrasi ulang hubungan dengan Riyadh.

Agnes Callamard, mantan pelapor khusus PBB untuk pembunuhan di luar proses hukum, menyatakan kekecewaannya pada pemerintahan Biden yang "tidak banyak yang berubah" sejak rilis penilaian komunitas intelijen.

"Mereka harus benar-benar berhati-hati agar kepura-puraan mereka peduli dengan hak asasi manusia, komitmen mereka terhadap demokrasi, komitmen mereka terhadap hak asasi manusia, bahwa ini tidak menjadi kepura-puraan saja," kata Callamard, yang sekarang menjadi sekretaris jenderal di Amnesty International.

Dalam laporannya sendiri untuk PBB pada 2019, Callamard menyimpulkan bahwa pemerintah Saudi paling bertanggung jawab atas pembunuhan Khashoggi.

Baca: Nah loh, Pembunuh Khashoggi Ternyata Pernah Dilatih di AS

Callamard mengatakan meskipun mereka yang melakukan pembunuhan itu belum diadili, aktivis hak asasi manusia dan penyelidikan PBB telah mengungkap mereka yang bersalah.

"Kami pasti telah menghancurkan lapisan mereka," katanya. "Dalam pandangan saya, raja yang bersalah."

Sejak menjabat pada Januari, pemerintahan Biden mengumumkan rencana untuk mengakhiri dukungan AS untuk operasi ofensif kerajaan di Yaman, di mana Arab Saudi telah terlibat dalam kampanye pengeboman terhadap pemberontak Houthi di negara itu sejak 2015.

Biden juga menghentikan beberapa penjualan senjata yang disetujui oleh pemerintahan sebelumnya dan merilis laporan Khashoggi.

Baca: 'Resesi Seks' Landa 4 Negara Asia, Kenapa pada Ogah Kawin?

(tas/tas)

Saksikan video di bawah ini:

Video: Prabowo Kunjungan Luar Negeri, Pangeran MBS Jadi Tujuan Pertama

Next Article Biden Mau Kunjungi Saudi, Sudah Akur Sama Pangeran MBS?