RI Harus Hati-Hati Nambah EBT Kala Pasokan Listrik Melimpah

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memiliki target bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23% pada 2025 mendatang. Namun, dalam mengejar target bauran energi terbarukan ini, pemerintah harus melihat juga kondisi objektif yang terjadi saat ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Ekonom INDEF Abra El Talattov dalam Energy Corner Road to Energy Day "Jurus RI Hadapi Tantangan Transisi Energi" CNBC Indonesia, Rabu (29/09/2021).

Dia mengatakan, secara prinsip transisi ke energi bersih memang perlu didukung karena ini sudah menjadi komitmen global. Namun di sisi lain, pemerintah juga harus mempertimbangkan kondisi faktual di dalam negeri.

"Kita juga harus objektif melihat secara utuh seperti apa kondisi faktual dalam konteks dinamika energi di Indonesia. Kalau bicara EBT harus bisa indikasi existing saat ini concern pasokan (listrik) kita oversupply," paparnya kepada CNBC Indonesia, Rabu (29/09/2021).

Pilihan Redaksi Komitmen PLN Menuju Energi Bersih: Pensiunkan PLTU-Garap EBT Energi Hijau, Demi Pergaulan Dunia atau Listrik Terjangkau?

Kelebihan pasokan listrik ini ditunjukkan dengan produksi listrik yang mencapai 38,5 Giga Watt (GW), sementara dari sisi konsumsi hanya 25,6 GW, yang artinya masih ada surplus sekitar 12-13 GW. Lalu, rata-rata cadangannya juga masih tinggi sekitar 50%.

Melihat kondisi ini, dalam upaya pemerintah menambah pasokan listrik bersumber dari EBT menurutnya juga perlu memperhatikan konteks permintaan.

"Ini kemudian jadi pertanyaan, dari sisi EBT dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) ketika EBT baru jadi sekitar 52% dari awalnya 31%. Nah kalau EBT mau di-push, gimana dari fosil, mestinya ada konsistensi dari fosil dan nonfosil," jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, saat ini masih berjalan mega proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 35.000 Mega Watt (MW) di mana sekitar 30% sudah beroperasi dan 70% masih berproses.

Abra pun mempertanyakan jika EBT didorong, bagaimana nasib energi fosil dan proyek PLTU 35.000 MW yang akan masuk ke dalam sistem PLN tersebut. Begitu juga dengan produksi energi fosil seperti batu bara yang dihasilkan negeri ini.

Foto: Ekonom INDEF, Abra El Talattov Ekonom INDEF, Abra El Talattov

"Kalau EBT didorong, fosil gimana, apakah ada proses turunkan target produksi, dari fosil perlu dilihat juga risiko pada BUMN dalam hal ini PT PLN (Persero) dan APBN," jelasnya.

Abra juga mengatakan bahwa di dalam beberapa tahun terakhir, subsidi energi rata-rata naik per tahun sebesar 8,6%, di mana subsidi energi pada tahun depan menjadi Rp 134 triliun.

"Belum lagi kompensasi, ini jadi konsekuensi atas komitmen pemerintah, sediakan energi terjangkau, merata, ditambah komitmen energi yang green," tuturnya.

(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pangkas 13,3 GW PLTU Batu Bara, PLN Tekan Emisi Miliaran Ton