Sudah Bertahun-Tahun, Begini Masalah 'Tol Laut' Jokowi

Jakarta, CNBC Indonesia - Angkutan tol laut masih terkendala disparitas antara muatan berangkat dan kembali yang tidak seimbang. Hal ini membuat biaya logistik sulit untuk menjadi murah. Kondisi ini sudah terjadi sejak program ini diluncurkan Presiden Jokowi sejak 2015 lalu.

Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa Kementerian Dalam Negeri, Sugeng Hariyono mengatakan jumlah angkutan muatan tol laut pada 2020 sebanyak 13.852 TEUs untuk muatan berangkat, sedangkan untuk muatan balik hanya 4.303 TEUs, sehingga ada disparitas sekitar 30% yang membuat ketidakseimbangan biaya logistik.

"Belum seimbang loading pergi dan kembali," katanya dalam keterangan, dikutip Senin (27/9/2021).

Salah satu operator Tol Laut PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni juga masih mencatatkan muatan yang tidak seimbang. Tercatat hingga Agustus 2021 Pelni mengangkut muatan sebanyak 8.164 TEUs, terdiri dari 5,126 TEUs muatan berangkat dan 3.038 TEUs muatan balik.

Menurut Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Pelni, Yahya Kuncoro, mengatakan kondisi angkutan muatan balik tol laut sudah meningkat. Hal ini didukung dari pemerintah daerah, BUMN dan BUMD karena mempercayakan pengangkutan produksi termasuk di wilayah 3TP (Terpencil, Tertinggal, Terluar, Pedalaman).

"Muatan balik tol laut hingga Agustus 2021 sebesar 3.038 TEUs, atau naik 61% dari periode sama tahun 2020 yaitu 1.886 TEUs," kata Yahya kepada CNBC Indonesia, Senin (27/9/2021).

Pelni ditunjuk menjadi operator tol laut untuk melayani 9 trayek dari total 30 trayek saat ini.

Yahya menjelaskan komoditas yang paling banyak diangkut mayoritas adalah bahan pokok untuk muatan berangkat. Seperti beras, gula, air mineral, termasuk bahan bangunan seperti besi konstruksi.

Sementara untuk muatan balik paling banyak adalah produk lokal seperti kayu, kopra serta produk perikanan.

Muatan balik tol laut juga diyakini terus meningkat. Karena revisi aturan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2017 mengenai Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dari dan Ke Daerah 3TP, dimana terdapat penugasan kepada instansi untuk mendukung memaksimalkan muatan balik program tol laut. Sehingga diyakini muatan tol laut juga akan semakin meningkat ke depannya.

Harga Barang di Daerah Semakin Murah

Yahya menjelaskan adanya tol laut juga berhasil menurunkan harga komoditas di beberapa daerah.

Dia mencontohkan karena penerapan Tol Laut, terjadi penurunan harga pakaian sebesar 45% di kabupaten Natuna dari Rp 73.000/buah (tanpa tol laut), menjadi Rp 40.000 per buah dengan menggunakan (tol laut).

"Penurunan harga garam juga turun sampai 50% di kabupaten Halmahera Utara yang sebelumnya Rp 5.000 per kilogram (non tol laut) menjadi Rp 2.500 per kilogram (tol laut)," katanya.

Begitu juga dengan penurunan harga bawang merah sebesar 40% di Kabupaten Halmahera Timur yang sebelumnya Rp 50.000 per kilogram(non tol laut) menjadi Rp 30.000 per kilogram (tol laut)

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Maaf! Tanggul Laut Raksasa di DKI Jakarta Nasibnya Tak Jelas