Digitalisasi BPD Bantu UMKM Bertahan dari Jerat Pandemi

Jakarta, CNBC Indonesia - UMKM menjadi salah satu sektor bisnis yang paling terdampak akibat pandemi. Meski begitu, banyak bank Pembangunan Daerah (BPD) masih menyebut jika UMKM masih memiliki peluang.

Direktur Teknologi Informasi dan Operasinya, Tonny Prasetyo mengatakan, peluang UMKM masih sangat besar. Di Jawa Timur misalnya ada 9,7 juta UMKM dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 57%.

"Sebagai BPD porsi kredit terbesar adalah kredit konsumer. Tapi kami juga ekspansi kredit produktif. Semua segmen kredit Bank Jatim tumbuh. Kredit komersial hingga kredit UMKM," katanya dalam acara CNBC Indonesia Award The Best Regional Banks, Kamis (23/9/2021).

Meski begitu, kontribusi kredit UMKM tetap tumbuh paling tinggi, mencapai 13,9% yoy hingga semester I-2021. Adapun tantangannya adalah untuk tetap bertahan dan mengembangkan usaha. Bagi UMKM yang memiliki pinjaman di bank, dibutuhkan relaksasi.

Baca: Digitalisasi Bisa Turunkan Suku Bunga Kredit, Ini Kata BPD

"Perubahan konsumsi barang dan jasa offline ke online harus diantisipasi untuk adaptasi masa pandemi. digital banking memberikan hasil yang positif dalam membantu pelaku UMKM," terangnya.

Kemudian pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Banten, Agus Syabarudin mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan untuk pengembangan Bank Banten. Targetnya akan ada 145 ribu UMKM yang memiliki potensi tersebut.

"Seiring rencana kami melakukan penguatan transaksi layanan digital, kami masih mempersiapkan infrastruktur digitalnya," tuturnya.

Pihaknya optimistis bisa membantu segmen UMKM lebih mudah di tengah situasi saat ini. Tentunya dengan layanan yang diberikan yaitu melalui layanan digital.

"Ini bukan hanya mempermudah UMKM dalam akses keuangan kami juga memperhatikan aspek prudential banking dalam scoring system yang akan dibangun oleh tim kami FDS dan AWS, jadi bagaimana ekosistem yang dilakukan UMKM bisa ditempuh," katanya.

Kemudian, Direktur Utama (Dirut) Bank Jateng Supriyatno juga angkat bicara. Menurutnya, dibutuhkan kerjasama dengan institusi non bank, P2p serta perusahaan teknologi keuangan (Fintech) terkait transformasi digital ini.

"Kita tidak bisa full transformasi dan full adaptasi. Jalan tengahnya bekerjasama. Kita bisa garap bersama," tegasnya.

Yang pasti, lanjutnya, masyarakat harus mendapatkan layanan terbaik dari bank dan institusi non bank. Perbankan harus bisa mengajak non bank ini untuk mempertahankan 'kue' di daerah.

"Kalau nggak, nasabah di Jogja dan Semarang bisa lari ke Jakarta tanpa perlu KTP Jakarta," pungkasnya.

Baca: Soal Blue Print Transformasi Digital OJK, Begini Respons BPD

(yun/yun)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pemda Bikin Dana 'Ngendon', Orang Miskin Tambah Banyak!