Pemda Bikin Dana 'Ngendon', Orang Miskin Tambah Banyak!

Lidya Julita S, CNBC Indonesia

30 April 2021 12:18

Foto: Potret Kemiskinan Ibu Kota di Tengah Pandemi (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan mencatat hingga Maret 2021, dana simpanan Pemerintah Daerah (Pemda) di perbankan naik signifikan. Saat ini dana simpanan tercatat sebanyak Rp 182,33 triliun.

Dibandingkan posisi Februari 2021 yang sebesar Rp 163,95 triliun, simpanan Pemda ini naik Rp 18,39 triliun atau 11,22%. Jika dibandingkan dengan Maret 2020 yang sebesar Rp 177,52 triliun, simpanan dana ini naik Rp 4,81 triliun atau 2,71%.

Padahal, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran yang diberikan ke Pemda baik melalui APBD dan juga Transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD) harusnya segera disalurkan ke masyarakat. Ini untuk membantu yang terdampak Covid-19 sekaligus mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Apalagi semenjak adanya pandemi Covid-19 angka kemiskinan di Indonesia bertambah banyak. Ini disebabkan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena Covid-19 menghantam semua bisnis sehingga membutuhkan bantuan dari Pemerintah.

Baca:

Saat Helikopter Uang Jokowi 'Ngendon' Gegara Kepala Daerah

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019.

Dari penambahan penduduk miskin di September 2020 ini, penduduk miskin di perkotaan naik sebanyak 876,5 ribu orang, dari 11,16 juta orang pada Maret 2020 menjadi 12,04 juta orang pada September 2020.

Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan naik sebanyak 249,1 ribu orang dari 15,26 juta orang pada Maret 2020 menjadi 15,51 juta orang pada September 2020.

Kepala BPS Suhariyanto menekankan, penambahan masyarakat miskin ini tidak setinggi perkiraan karena berbagai stimulus yang diberikan Pemerintah. Baik insentif perpajakan dan bantuan langsung kepada masyarakat.

Artinya, jika Pemerintah Daerah ikut mencairkan anggaran dengan cepat seperti Pemerintah Pusat, maka penambahan penduduk miskin bisa lebih diminimalisir lagi.

Oleh karenanya, Sri Mulyani pun mengajak seluruh provinsi, kabupaten maupun kota untuk segera membelanjakan anggarannya untuk membantu masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

"Ini jadi pembelajaran sehingga diharapkan Pemda bisa jadi motor penggerak pemulihan ekonomi di daerah menggunakan instrumen APBD, karena APBN sudah menggunakan langkah-langkah akselerasi belanja," ujar Sri Mulyani dalam Rakornas Pembangunan Pusat yang dikutip Jumat (30/4/2021).