Harga LPG 'Melon' akan Naik, UMKM Harus Dapat Tambahan Bansos

News - Anisatul Umah, CNBC Indonesia
16 September 2021 15:30
gas LPG

Jakarta, CNBC Indonesia - Penyaluran subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kilo gram (kg) selama ini dinilai tidak tepat sasaran. Pasalnya, subsidi diberikan pada komoditasnya, sehingga orang kaya pun bisa dengan mudah mengaksesnya.

Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menyalurkan subsidi LPG 3 kg dengan skema tertutup. Artinya, subsidi akan diberikan langsung ke penerima manfaat, bukan lagi pada komoditas.

Ekonom INDEF, Abra El Talattov, mengatakan dirinya sepakat dengan skema subsidi LPG 3 kg secara tertutup ini. Pemerintah bakal menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan dalam memberikan subsidi ini.


"DTKS kan banyak perubahan, apalagi selama Covid-19, sebelum pemerintah realisasikan, validasi harus dimatangkan," ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Kamis (16/09/2021).

Namun demikian, dia menyarankan agar penerima manfaat subsidi LPG 3 kg ini tidak hanya sektor rumah tangga, tapi juga bisa menyasar kelompok lainnya, seperti petani, nelayan, dan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Pemerintah juga perlu mempertimbangkan berikan subsidi LPG di luar DTKS. Misalnya pelaku usaha mikro, mungkin klasifikasi tidak masuk, tapi membutuhkan. UMKM dengan misalnya aset dan omset tertentu mestinya dapat perhatian, termasuk petani dan nelayan," jelasnya.

Menurutnya, data ini penting karena akan berpengaruh pada daya beli dan inflasi. Karena jika subsidi berupa bantuan non tunai ini diberikan hanya kepada penerima yang sesuai dengan DTKS, sementara pelaku ekonomi real di sektor lainnya seperti UMKM, nelayan, petani tidak mendapatkan subsidi, maka ini akan berimplikasi pada kenaikan biaya produksi.

"Ini akan memicu kenaikan harga produknya juga. Ini perlu dipertimbangkan pemerintah," pintanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, dalam menjalankan program ini juga perlu dikaitkan dengan kementerian lain, misalnya pelaku UMKM perlu disisir berapa yang berhak menerima subsidi.

"Dari Kementerian UMKM, ada program satu data UMKM ini mestinya jadi bagian UMKM mana yang berhak mendapatkan subsidi ini dan juga dari BPS survei rutin kontribusi besar siapkan data," paparnya.

Sebelumnya, rencana perubahan skema subsidi LPG tahun depan ini disampaikan oleh Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah.

"Banggar merekomendasikan subsidi LPG langsung diberikan dalam bentuk non-tunai kepada rumah tangga/keluarga yang berhak," ungkapnya kepada CNBC Indonesia, dikutip Selasa (14/09/2021).

Dia mengatakan, besaran subsidi akan diberikan dalam jumlah tetap setiap bulannya kepada keluarga yang berhak menerima subsidi. Pemerintah akan mentransfer langsung subsidi tersebut kepada penerima manfaat.

"Dan LPG 3 kg dijual harga keekonomian, sama dengan harga LPG non subsidi lainnya, untuk menghilangkan disparitas harga LPG di pasar," lanjutnya.

Atas rekomendasi yang diberikan Banggar ini, pemerintah meminta waktu untuk mengimplementasikannya. Menanggapi permintaan ini, menurutnya Banggar memberikan batas waktu sampai Juli 2022 untuk menerapkannya.

"Banggar memberikan waktu kepada pemerintah sampai Juli 2022. Banggar juga merekomendasikan menghilangkan biaya kompensasi kenaikan harga, sebagai akibat selisih harga produksi dan penetapan harga dari pemerintah, di luar skema subsidi untuk orang miskin," jelasnya.


[Gambas:Video CNBC]

(wia)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading