Kacau! Sri Mulyani Ungkap Ada 127 Kepala Daerah Koruptor

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, selama ini pengelolaan tata keuangan di daerah belum akuntabel dan efisien. Bahkan transparansi masih menjadi konsentrasi publik sejak 2004.

Sri Mulyani mengungkapkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pemerintah pusat ke daerah menjadi begitu penting dalam mencapai tujuan bernegara.

TKDD yang berasal dari pemerintah pusat tersebut bertujuan untuk mengurangi disparitas dari satu daerah dengan daerah lainnya. Namun, nyatanya penyelenggaraan keuangan daerah masih belum optimal.

"Kita observasi sejak 2004-2021, belum optimalnya tata kelola penyelenggaraan daerah. Bahkan isu transparansi dan integritas sangat menjadi concern publik," jelas Sri Mulyani dalam rapat dengan Komisi XI, Senin (13/9/2021).

"Sejak 2004-2021, ada 127 kepala daerah terpidana kasus korupsi," kata Sri Mulyani melanjutkan.

Adapun survei BRIN 2021 juga terungkap bahwa kolaborasi antar daerah maupun dalam menciptakan daya tarik, investasi, dan competitiveness, upaya pemerintah daerah masih terbatas.

"60% pemerintah daerah mempunyai indeks daya saing sedang dan rendah, berdasarkan survei BRIN 2021," jelas Sri Mulyani.

Oleh karena itu, belum optimalnya kapasitas daerah, menyebabkan pencapaian negara sulit tercapai, terutama dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

Pasalnya saat ini penyelenggaraan pendidikan sudah didelegasikan kepada pemerintah daerah.

"Contoh penyelenggaraan PAUD yang sudah didesentralisasikan ke daerah, sehingga kalau daerah gak bisa melaksanakan dengan baik, akan terasa pada jenjang yang lebih tinggi, dan pada akhirnya berdampak pada SDM hari ini dan ke depan," jelas Sri Mulyani.