Proyek Ibu Kota Baru Lanjut & Ancaman Jakarta Tenggelam

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah telah matang dalam merencanakan pemindahan ibu kota negara sesegera mungkin, Bahkan perencanaan relokasi ASN pun telah dilakukan dengan menetapkan TNI/Polri untuk bisa menempati lokasi ibu kota baru ini, yakni di wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Deputi Bidang Pengembangan Nasional atau Bappenas Regional Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan pemindahan TNI/Polri ini akan mulai dilakukan pada 2023 nanti. Hal ini dilakukan untuk memastikan keamanaan wilayah tersebut.

"Itu kajian persiapan, kan pemindahannya baru 2023, yang duluan pindah adalah TNI, Polri untuk memastikan keamanan. Kan kita 2024 Agustus (upacara kenegaraan), kita udah mepet. Jadi kita harus prioritaskan lagi, yang penting pemerintahan itu bisa berjalan. Itu persiapannya," kata Rudi baru-baru ini.

Dia mengungkapkan, pembangunan kantor pemerintah dan Istana Kepresidenan akan dilakukan mulai 2022 mendatang.

Pemindahan ibu kota negara ini memang masih menunggu disahkannya RUU pemindahan ibu kota negara. Selain itu juga mempertimbangkan kondisi terbaru yang terjadi saat ini, sebab, jika kenaikan kasus Covid-19 terus terjadi maka pemindahan juga akan sulit dilakukan.

Langkah ini juga dinilai sebagai salah satu game changer untuk mendorong perekonomian bergerak kembali setelah terjadinya pandemi Covid-19.

"KN itu salah satu game changer mendorong perekonomian. Kalau bergerak, semua ekonomi akan bergerak. Kesempatan kerja bergerak, yang dulu lepas kerjaan bisa cari kerja di situ. Rp 1 triliun konstruksi bisa menyerap 13.000 tenaga kerja. Semua harus berjalan seimbang," ungkapnya.