Tarik Investasi dari Jepang, Pejabat RI 'Jualan' Omnibus Law

Jakarta, CNBC Indonesia - Tidak hanya membahas pembangunan infrastruktur RI, kunjungan perwakilan Indonesia ke Jepang juga membahas biaya logistik. Pemerintah Indonesia juga terus berkeinginan meningkatkan jumlah investasi Jepang ke Indonesia.

"DPR mendukung semua proyek pemerintah dalam rangka peningkatan produktivitas dan menekan biaya logistik yang tinggi. Karena salah satu faktor yang menyebabkan cost kita mahal itu karena logistik. Makanya pemerintah sangat fokus membangun infrastruktur sampai tingkat desa," kata Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dalam konferensi pers virtual, Selasa (7/9/2021).

"Kunjungan ini strategis tidak hanya berbicara hanya pembangunan infrastruktur tapi membangun value dalam pembangunan infrastruktur tidak hanya dari Jepang, tapi Korea Selatan maupun negara lain," lanjutnya.

Gobel juga berbicara mengenai peningkatan investasi di sektor manufaktur, di mana Jepang membutuhkan bahan baku dari Indonesia dan kerja sama ini akan membuat nilai tambah di Indonesia semakin besar.

"Kita ingin terus mendorong investasi Jepang, karena telah kita mengesahkan omnibus law sehingga harus cepat kita menjabarkan kepada pemerintah dan perusahaan Jepang. Ini kesempatan yang sangat besar untuk menarik investasi mereka," jelasnya.

Wakil Duta Besar RI untuk Jepang Tri Purnajaya mengatakan mengatakan akan terus mendorong kerja sama Indonesia dengan Jepang, terutama menarik investasi dari Jepang ke Indonesia.

"Kita terus menjalankan mandat dari pusat. Kita dukung sepenuhnya dan kita follow up dengan proyek yang direncanakan ke depan," jelasnya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, mengatakan dalam tiga tahun terakhir, investasi Jepang naik dari US$ 3,2 miliar di 2018, menjadi US$ 3,8 miliar di 2019, lalu meningkat menjadi US$ 8,8 di 2020.