BI Rilis Aturan Baru: Manjakan UMKM Dapat Kredit

News - Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
03 September 2021 18:02
FILE PHOTO - The logo of Indonesia's central bank, Bank Indonesia, is seen on a window in the bank's lobby in Jakarta, Indonesia September 22, 2016.  REUTERS/Iqro Rinaldi/File Photo

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) resmi menerbitkan Peraturan Bank Indonesia tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM). Dengan adanya aturan ini maka diharapkan rasio kredit UMKM di perbankan bisa mencapai 45,74%.

Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Juda Agung menjelaskan recovery UMKM di masa pandemi saat ini terbilang cukup pesat.


Juda merinci, pada Juli 2021, pertumbuhan kredit UMKM tumbuh pesat sejalan dengan tumbuhnya kredit konsumsi. Di mana kredit konsumsi tumbuh 2,4% (year on year/yoy) dan UMKM tumbuh 1,93% (yoy).

Sementara pada posisi Juli kredit korporasi dan komersial masih mengalami kontraksi, masing-masing sebesar -2,15% (yoy pada kredit komersial dan -0,5% (yoy) pada kredit korporasi.

Jika dibedah lagi berdasarkan sektor UMKM, pada Juli 2021, pertumbuhan kredit usaha kecil sudah tumbuh 16,93% (yoy), dan usaha kecil sudah tumbuh 5,01% (yoy). Sementara kredit usaha mikro pertumbuhannya masih kontraksi atau -21,59% (yoy).

"Umkm ini sangat agile, sehingga dapat mempercepat pemulihan ekonomi. Begitu mobilitas itu di relaksasi, maka dia cepat melakukan penyesuaian diri," jelas Juda dalam video conference, Jumat (3/9/2021).

Seperti diketahui, BI menerbitkan PBI Nomor 23/13/PBI/2021 tentang RPIM bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah yang mulai berlaku pada 31 Agustus 2021.

PBI ini diterbitkan sebagai salah satu upaya Bank Indonesia meningkatkan inklusi ekonomi dan membuka akses keuangan serta memperkuat peran UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional

Melalui kebijakan tersebut memberikan opsi yang lebih luas bagi perbankan untuk berpartisipasi dalam pembiayaan UMKM, Perorangan Berpenghasilan Rendah (PBR), dan pembiayaan yang bersifat inklusif lainnya.

Kebijakan ini diterbitkan, kata Juda karena saat ini potensi kredit UMKM masih signifikan, dari catatannya masih terdapat 69,5% UMKM yang belum menerima kredit UMKM dengan estimasi potensi kebutuhan kredit sebesar Rp 1.605 triliun.

"Sekarang kredit UMKM mencapai Rp 1.135 triliun atau dengan rasio 20,51%. Berdasarkan survei BI masih ada 69,5% UMKM belum menerima kredit," ujarnya.

Kemudian, lanjut Juda dari 69,5% tersebut sebanyak 43,1% UMKM, sementara 26,4% UMKM tidak membutuhkan kredit. "Dari 43,1% itu potensi demand kredit UMKM Rp 1.605 triliun bisa dipenuhi. Sehingga rasio kredit UMKM bisa mencapai 45,74%," jelas Junda.

Adapun saat ini, posisi total kredit UMKM di perbankan yakni, untuk usaha Mikro sebesar Rp 331 triliun atau 21%, usaha kecil Rp 534 triliun atau 33%, dan usaha menengah Rp 740 triliun atau 46%.

Sebagai gambaran, RPIM merupakan rasio yang menggambarkan porsi Pembiayaan Inklusif dengan membandingkan antara hasil pengurangan nilai Pembiayaan Inklusif dengan nilai sertifikat deposito Pembiayaan Inklusif terhadap total kredit.

Perbankan harus memenuhi RPIM 20% per Juni 2022, lalu 25% pada Juni 2023 dan 30% pada 2024.

Opsi Bank Dukung UMKM Lewat Surat Berharga Pembiayaan Inklusif
BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading